Hukum & Kriminal

Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Bojonegoro Tolak Revisi UU KPK

Gedung KPK: Foto/dokumen

Bojonegoro (beritajatim.com) – Gerakan masyarakat untuk melakukan aksi terhadap penolakan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) Nomor 30 Tahun 2002 terus mengalir. Gerakan penolakan tersebut salah satunya dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dan jurnalis yang ada di Bojonegoro.

Koalisi masyarakat sipil yang menolak revisi RUU KPK tersebut menilai bahwa lembaga antirasuah tersebut lahir dari rahim reformasi dan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK cukup tinggi dalam pemberantasan korupsi.

“Hingga saat ini korupsi di Indonesia masih menggurita di semua lini. Mulai dari pemerintahan pusat, daerah hingga desa. Serta ada di semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengadaan barang dan jasa dan lainnya, maka sudah seharusnya KPK harus didukung dan diperkuat,” ujar salah seorang perwakilan NGO, Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda, Kamis (12/9/2019).

Sebagaimana, lanjut dia, hasil survey lembaga Polling Center yang menempatkan KPK dan Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Karenanya kepercayaan publik ini harus dijaga, jangan dihianati. Salah satunya dengan menjaga integritas dalam pemilihan Calon Pimpinan (Capim) KPK yang baru.

“Dari beberapa hasil pengesahan usulan revisi KPK oleh seluruh fraksi DPR (Kamis, 5 September 2019), sangat berpotensi melemahkan independensi dan kewenangan KPK dalam pemeberantasan korupsi,” ujarnya sesuai dengan poin yang diperoleh dari hasil kajian bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka koalisi masyarakat sipil dan jurnalis Bojonegoro menyatakan sikap, menolak Revisi UU KPK dengan alasan yang telah disebutkan di atas, ditambah dalam konteks daerah (Bojonegoro), peran lembaga antirasuah ini sangat dibutuhkan untuk ikut serta mengawasi daerah kaya sumberdaya alam migas.

Sehingga kekayaan sumberdaya alam tersebut benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sentrum korupsi adalah politik dan arah pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam (SDA) yang mulai dilakukan oleh KPK,” ungkap Dosen Fisip Unigoro, Miftahul Huda.

Tuntutan dari hasil kajian yang lain yakni, meminta kepada Presiden Joko Widodo mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat sipil yang menolak terhadap pelemahan dan Revisi UU KPK. [lus/ted]

Anggota Koalisi Masyarakt Sipil dan Jurnalis Bojonegoro:
1. Bojonegoro Institute
2. AJI Bojonegoro
3. KPI Bojonegoro
4. Komunitas Sayap Jendela arts Laboratory
5. FNKSDA Bojonegoro
6. LPM Spektrum
7. Miftahul Huda, Dosen Unigoro
8. Suara Perempuan Penggerak Komunitas (SPEaK).
9. Korp PMII Putri (KOPRI) Bojonegoro

Apa Reaksi Anda?

Komentar