Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Proyek Irigasi

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Diperiksa Kejaksaan

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto saat mengeledah kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Foto: misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Selain melakukan pengeledahan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto juga telah memeriksa sejumlah orang termasuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto terkait indikasi perbuatan pidana dalam proyek pembangunan irigasi sumur dangkal di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Agus Haryono mengatakan, dalam pengeledahan tersebut pihaknya menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan kegiatan irigasi sumur dangkal dengan sumber dana DAK Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016

“Tidak (Apakah Dinas Pertanian kurang kooperatif selama ini?). Kita cuma mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan berkaitan dengan dukungan untuk penangganan perkara ini. Masih dipilih-pilih (dokumen yang diamankan). Riil menunggu perhitungan dari editor (nilai kerugian negara, red),” ungkapnya, Selasa (17/9/2019).

Masih kata Agus, penyelidikan perkara pembangunan irigasi sumur dangkal tersebut saat ini statusnya tahap penyelidikan. Hingga saat ini, ada 15-20 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Termasuk Kepala Dinas Pertanian yang sudah diperiksa beberapa kali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Suliestyawati menuturkan, pihaknya mengembalikan ke Kejari Kabupaten Mojokerto. “Karena kegiatan itu 2016 dan ada pemeriksaan 2019, sudah menjelang tiga tahun yang lalu. Tentunya ada penyusutan nilai ekonomi dari kegiatan tersebut,” katanya.

Sehingga pihaknya mengembalikan ke Kejari Kabupaten Mojokerto. Namun, tegas Lis (panggilan akrab, red), kegiatan tersebut tidak dibayar penuh sehingga semua kegiatan berkurang. Ada yang dibayar 60 persen, 58 persen, 89 persen, 78 persen. Saat pembayaran disesuaikan dengan progres pekerjaan yang ada di lapangan.

“Pembayarannya seperti itu. Ada temuan yang bagaimana, yang bagaimana dengan adanya surat pengeledahan Kejaksaan ya saya kembalikan lagi ke Kejaksaan. Bukan (Penyusutan dari pihak pelaksana), penyusutan selama tiga tahun setiap kegiatan itu ada. Wong itu di tengah sawah,” tuturnya.

Lis menjelaskan, tidak dibayarnya 100 persen ini lantaran saat Surat Perintah Kerja (SPK) belum 100 persen pengerjaan. Yakni belum tuntas pengerjaan kegiatan. Masih kata Lis, pihaknya membayar sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membayar sesuai SPM Kepala Dinas Pertanian.

“Semua tidak ada 100 persen, 4 paket itu tidak ada yang 100 persen karena di tengah sawah dan pengerjaannya di musim hujan. Bulan Oktober. Perencanaannya di depan, pelaksanaan di belakang. Mungkin waktu dirasa kurang. Saya sendiri sudah diperiksa 3 kali,” tegasnya.

Setelah melakukan pengeledahan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan mengamankan dokumen sebanyak lima kotak, tim penyidikan mengeledah kantor BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berada di komplek kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar