Hukum & Kriminal

Kejari Surabaya Terima Berkas dan Tersangka Korupsi PT PJU dari Bareskrim Polri

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) tersangka atas nama Wahyudi Pujo Saptono (mantan GM Finance and Administation/Pimpinan Trading Batubara PT Petrogas Jatim Utama) oleh penyidik tipikor Bareskrim Mabes Polri, Kamis (17/1/2019).

Pelimpahan tahap 2 tersebut diterima oleh Heru Kamarullah, SH., MH. (Kasi Pidsus Kejari Surabaya) dan Ferry Eka Rahman, SH. (Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Surabaya).

Kasus ditangani oleh subdit 1 ditipidkor Bareskrim dipimpin oleh Kasubdit 1 Kombes Pol Arief Adiharsa SIK, MTCP lulusan Akpol 1996, sesuai arahan dirtipidkor Bareskrim Brigjend Erwanto Kurniadi,MH.

“Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3,  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” ujar Heru Kamarullah.

Adapun kronologis kasus ini berawal dari Pendirian PT PJU merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang Migas baik hulu maupun hilir, dan services.

Tanggal 15 November 2010 tetap dilakukan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT.GHI dengan PT.PJU yang ditandatangani oleh ABDUL MUID / Dirut PT PJU dan Sdr Suryanto (PT GHI) di kantor PT PJU di gedung Intiland Surabaya.

Dimana dalam PKS tersebut ada beberapa pedoman aturan yang tidak dipatuhi oleh PT PJU diantaranya Anggaran Dasar PT PJU dalam mekanisme kerjasama pihak ketiga, aturan kepmendagri no 43 tahun 2004,.

Dalam pelaksanaan tersebut mulai dari perencanaan kerjasama, pelaksanaan kerjasama dan pencairan anggran internal PT PJU tidak sesuai SOP internal PT PJU diantara pengalihan uang kas PT PJU modal kerjasama dengan PT GHI kepada pihak ketiga, kemudian pengggunaan faktur fiktif yang digunakan untuk pencairan anggaran modal kerjasama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul kerugian negara karena modal kerjasama yang tidak kembali ke kas BUMD milik PT PJU
.
Hasil audit BPK RI bahwa, terdapat kerugian negara sebesar Rp 29.133.596.855 kemudian telah ditemukan dan dipaparkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP. [uci/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar