Hukum & Kriminal

Kejari Kota Mojokerto Terapkan E-ICJS

Kejari Kota Mojokerto MoU dengan penegak hukum di Kota Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menerapkan Elektronik Integrated Criminal Justice System (E-ICJS) untuk mempercepat proses administrasi berkas penanganan perkara. Tujuannya selain untuk mempercepat, juga transparan di antara penegak hukum.

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kejari Kota Mojokerto dengan Polresta, Pengadilan Negeri (PN), Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas IIB digelar di Kejari Kota Mojokerto.

Waka Polresta Mojokerto, Kompol Hanis Subiyono berharap, dengan penerapan E-ICJS di Kota Mojokerto diharapkan proses penegakan hukum lebih bersih akuntabel. “Polresta Mojokerto mendukung dan selanjutnya kerja sama bisa lebih baik lagi dengan PN, Kejari, BNNK maupun Lapas,” ungkapnya, Senin (21/10/2019).

Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama Purnama mengatakan, E-ICJS merupakan sistem yang menerapkan layanan informasi elektronik tentang proses penanganan perkara pidana yang dapat diakses melalui sebuah aplikasi berbasis IT. “E-ICJS adalah aplikasi yang terkait peradilan pidana yang ada di Kota Mojokerto,” katanya.

Terdiri dari beberapa sub sistem (penegak hukum) diantaranya, kepolisian, kejaksaan, PN, Lapas, ditambah dengan BNNK. Pasalnya, lanjut Halila, karena saat ini BNNK juga melakukan tindakan hukum terkait penangganan atau penyalahgunaan narkoba. Sehingga pihaknya menggandeng BNNK untuk ikut serta dalam mengaplikasikan E-ICJS.

“Selama ini komunikasi secara manual, ini akan terintegrasi melalui sistem yang dibuat bersama programer. Contoh perpanjangan penahanan kepolisian minta kejaksaan, kejaksaan mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan dalam proses penyidikan. Selama ini surat menyurat biasa sekarang melalui aplikasi yang sudah kita buat,” jelasnya.

Halila mencontohkan lagi, saat berkas perkara dilimpah ke PN. Maka surat dakwaan, surat tuntutan dibuat melalui aplikasi sehingga saat akan membuat putusan semua sudah ada di dalam file yang ada di PN. Ketika ada putusan, jaksa sebagai eksekutor harus melaksanakan putusan tersebut.

“Salinan putusan bisa langsung terkoneksi dengan Lapas atau utan karena mereka yang akan menerima warga binaan hasil eksekusi dari hasil putusan PN. Tapi secara manual tetap kita dikirim, ini untuk mempercepat saja. Selama ini bisa saja setelah putus, putusannya belum diterima tapi sekarang setelah putusan, PN bisa memberitahu informasi kepada kita salinan putusannya,” tegasnya.

Kemudian Kejari, lanjut Halila, bisa langsung memberikan informasi by sistem ke Lapas Klas IIB Mojokerto. E-ICJS dipersembahan kepada masyarakat pencari keadilan untuk percepatan proses penegakan hukum. Di pusat ada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPTTI) yang bisa dibaca yang ada di pusat.

“Kita membuat bagaimana komunikasi atau semua hal terkait administrasi juga bisa dibaca di sistem peradilan pidana yang ada di Kota Mojokerto. Fungsinya mempercepat proses penegakan hukum, untuk kerahasian tetap kita jaga, hanya administrasi saja. Masing-masing sub sistem punya pasword sendiri sebagai admin,” paparnya.

E-ICJS juga berfungsi untuk meluruskan adanya berita miring terkait penegakan hukum selama ini karena aplikasi tersebut juga untuk mempercepat dan transparansi diantara sub sistem yang ada. Serta akuntabel terkait informasi dan teknologi untuk putusan.

“Kita selalu berupaya untuk melakukan pekerjaan, kewenangan kita secara profesional. Jika ada bahasa agak miring, kita berusaha meluruskan dan aplikasi ini juga untuk mempercepat dan transparansi diantara sub sistem di E-ICJS. Serta akuntabel terkait informasi dan teknologi untuk putusan,” pungkasnya.[tin/ted]

.

Apa Reaksi Anda?

Komentar