Hukum & Kriminal

Kejari Kabupaten Mojokerto Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Mojokerto (beritajatim.com) – Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/2/2019).

Pelepasan balon dan tanda tangan menjadi simbolis pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang digelar di halaman kantor Kajari Kabupaten Mojokerto, Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Rudy Hartono mengatakan, pencanangan tersebut sesuai amanat dari Wakil Jaksa Agung RI yang dilaksanakan di seluruh Kejari yang ada di wilayah Jawa Timur. “Kami minta agar semua mendukung kegiatan yang sudah diamanatkan pimpinan,” ungkapnya.

Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka, Kejari Kabupaten Mojokerto harus siap. Saat ini jamannya birokrasi yang bebas terhadap tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli) karena seharusnya melayani bukan membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya.

“Pungli terutama karena tidak menutup kemungkinan, dalam kegiatan keseharian melakukan pelayanan kepada masyarakat masih ditemukan tindakan dari birokrat yang melakukan perbuatan pungli kepada masyarakat,” katanya.

Sehingga amanat Wakil Jaksa Agung RI langsung direspon cepat Kejari Kabupaten Mojokerto dengan tujuan agar bisa mempersiapkan lebih dini. Rudy menjelaskan, di masing-masing Kepala Seksi (seksi) di Kejari Kabupaten Mojokerto ada pengawasan melekat.

“Pengawasan melekat ke bawahan masing-masing, tidak mengharapkan dari atas. Masing-masing ada pengawasan ke anggota masing-masing, karena ini lebih efisien dan maksimal daripada dari pihak lain. Agar bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” urainya.

Hal tersebut masih tahap awal karena masih ada tahapan selanjutnya. Setelah ini, pihaknya akan melaporkan ke Kejasaan Tinggi (Kejati) dan pusat dan tim akan turun untuk melainkan penilaian apakah Kejari Kabupaten Mojokerto layak dapat predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

“Dan seperti inilah yang ditentukan satuan atas. Selain pungli, juga ada menghambat pelayanan. Ada istilah kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin gampang. Kita tidak membiasakan dan akan hilangkan itu semua agar bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” jelasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar