Hukum & Kriminal

Kalapas Pamekasan Komitmen Perjuangkan Hak Politik Warga Binaan

Pamekasan (beritajatim.com) – Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan, M Hanafi komitmen untuk memperjuangkan hak politik para warga binaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Kami menyambut baik adanya program ‘jemput bola’ kerjasama antara Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan KPU Pamekasan, kami akan berupaya memperjuangkan hak politik warga binaan,” kata M Hanafi, Jumat (18/1/2019).

Hanya saja upaya yang diperjuangkan tersebut tentunya para warga binaan yang masih memiliki hak politik alias hak politik warga binaan tidak dicabut. “Tentunya mereka yang berasal dari luar Pamekasan,” ungkapnya.

“Apalagi mereka warga binaan yang masuk ke Lapas, khususnya saat ditangkap dan diserahkan rata-rata tidak diserahkan kartu tanda penduduk. Bahkan hal itu juga sudah diatur dalam regulasi dan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, saat ini tercatat sebanyak 1.002 warga binaan yang berada di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan. “Untuk warga binaan asal Pamekasan, tercatat sebanyak 137 orang. Sisanya sebanyak 865 orang merupakan warga binaan yang berasal dari luar Pamekasan,” jelasnya.

Proses perekaman KTP Elektronik di lingkungan Lapas Pamekasan, dijadwalkan digelar selama tiga hari, terhitung sejak Kamis hingga Sabtu (17-19/1/2019) besok. Pada hari pertama, tercatat sebanyak 12 warga binaan mengikuti proses perekaman e-KTP.

“Data untuk Lapas Kelas IIA Pamekasan, tercatat sebanyak 10 orang yang memenuhi syarat dan yang bersangkutan asli orang Pamekasan. Sedangkan untuk Lapas Narkotika yang melakukan perekaman hanya dua orang dari total penghuni sebanyak 700-an,” kata Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan, Mohammad Subhan.

Sementara untuk penghuni luar Pamekasan, nantinya harus mengurus pindah memilih dari kota asal dengan membawa Form A5 KPU. “Jadi pemilih dari luar Pamekasan, untuk memenuhi hak konstituen harus menyertakan Form A5. Selanjutnya proses dan teknis tetap mengacu pada perundang-undangan,” pungkasnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar