Hukum & Kriminal

Kades Balearjo Malang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Malang (beritajatim.com) – Seorang Kepala Desa di Kabupaten Malang kembali berurusan dengan hukum. Kali ini, Polres Malang menahan Riduan, Kades Balearjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, sejak Senin (11/3/2019) lalu. Riduan ditahan atas dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2015 – 2016.

Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, dalam rilis perkara kasus korupsi Rabu (13/3/2019) mengatakan, bahwa penahanan Riduan setelah mencukupi barang bukti. Kades Balearjo ini, telah melakukan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 416,5 juta lebih.

“Untuk sementara baru kepala desanya yang kami jadikan tersangka. Namun kami masih akan mengembangkan kasusnya lebih dalam apakah ada orang lain yang terlibat,” kata Ujung.

Ujung membeberkan, sebelum dilakukan penahanan, Polres Malang sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Malang. Hasil monitoring dan evaluasi, didapatkan kerugian negara sebesar Rp 416,5 juta.

“Kerugian negara ini, karena pengelolaan ADD dan DD tahun 2015 dan 2016, dilakukan sendiri oleh tersangka. Dari pembangunan desa, terjadi kekurangan volume pembangunan. Termasuk ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Karena uang ADD dan DD digunakan untuk kepentingan dan keperluan lainnya yang tidak masuk dalam RAB,” papar Ujung.

Selain penggunaan DD dan ADD yang tidak sesuai dengan RAB, dugaan korupsi dari anggaran tersebut juga adanya biaya pajak dari DD dan ADD yang tidak disetorkan. Termasuk hasil sewa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke kas desa, melainkan untuk kepentingan pribadinya.

“Kasus dugaan korupsi ini, terungkap dari pengaduan masyarakat. Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah semua bukti terkumpul, baru kami lakukan penahanan,” ujarnya.

Masih kata Ujung, rincian kerugian negara sebesar Rp 416,5 juta yang dilakukan Riduan ini, adalah kesalahan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi pada 2015 sebesar Rp 41,4 juta. Kesalahan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi pada 2016 sebesar Rp 192,8 juta.

Lalu, sisa penggunaan anggaran tahun 2015 yang belum disetorkan ke kas desa sebesar Rp 5,3 juta. Uang pembayaran pajak DD dan ADD tahun 2016 yang tidak disetorkan sebesar Rp 11,3 juta. Dan penerimaan pendapatan asli desa (PAD) dari hasil pengelolaan tanah kas desa yang tidak disetorkan ke kas desa sebesar Rp 165,6 juta.

“Akibat perbuatannya tersebut, tersangka kami jerat dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal sub pasal 3 dan 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya adalah 20 tahun kurungan penjara,” tegas Ujung.

Sementara itu, Riduan, mengaku jika kerugian negara sebesar itu, sama sekali tidak ada yang dinikmati untuk kepentingan pribadinya. Semua uang tersebut, digunakan untuk keperluan kegiatan lainnya.

“Tidak ada yang saya gunakan pribadi. Semua untuk kegiatan di desa, seperti peringatan Agustusan, suroan ataupun bersih desa,” jawab Riduan singkat. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar