Hukum & Kriminal

Jazilul Mengaku Tidak Tahu Soal Aliran Dana

Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR Jazilul Fawaid menegaskan tidak ada arahan Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan terkait DAK Kebumen di APBD-P 2016. Hal ini dikatakan Jazilul usai diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen TA 2016.

Jazilul yang diperiksa untuk tersangka Taufik Kurniawan ini juga mengatakan, tidak ada pembahasan khusus terkait DAK Kabupaten Kebumen. Dia juga memastikan pembahasan di Badan Anggaran DPR dilakukan secata terbuka. “Semua rapat di Badan Anggaran kan terbuka. Semua menyaksikan,” kata Jazilul, Rabu (13/2/2019).

Dia juga mengaku tidak mengetahui ada aliran suap ke Taufik. Dia sudah menjelaskan mekanisme pembahasan anggaran di Banggar kepada penyidik. “Mekanismenya, dan semuanya sudah saya jelaskan,” katanya.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Ahmad Rizki Sadig dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI tahun 2016 dan Eka Sastra sebagai anggota Banggar DPR RI tahun 2016 pada Kamis (31/1/2019).

Seperti diketahui, KPK langsung menahan Taufik usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat, 2 November 2018. Dia ditahan di rutan cabang KPK di kantor KPK Kav. C-1. Sebelumnya, Taufik tidak memenuhi pada dua kali panggilan penyidik KPK pada 25 Oktober dan 1 November 2018.

Penyidikan terhadap Taufik dilakukan setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup setelah proses Penyelidikan dilakukan sejak Agustus 2018. Dalam proses penyelidikan tersebut, Taufik Kurniawan telah dimintakan keterangan pada tanggal 5 September 2018 di gedung KPK. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan pelarangan ke luar negeri (pencegahan) terhadap Taufik selama 6 bulan ke depan terhitung mulai Jumat, 26 Oktober 2018.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tersangka sebelum 3 hari setelah penyidikan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2018.

Taufik Kurniawan diduga menerima sebesar Rp. 3, 65 miliar dari Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad terkait pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kab Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp93,37 Miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal12 huruf a atau pasal 12 huruf i atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar