Hukum & Kriminal

Jaksa dan Polisi Berbeda Pendapat Soal Kasus Kosmetik Ilegal

Surabaya (beritajatim.com) – Berkas perkara Kosmetik yang dimiliki oleh Bos PT Glad Skincare yang berlokasi di Jalan Babatan, Menganti, Surabaya sampai saat ini belum memasuki tahap persidangan.

Dalam kasus ini, pimpinan PT Glad Skincare yakni berinisial MM dan RH alias G ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kosmetik yang mengandung zat berbahaya, berupa mercury dan hydroquinon tersebut.

Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung menyatakan berkas kasus ini belum dilimpahkan oleh penyidik kriminal khusus Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi. Namun, pihak Kejaksaan baru sebatas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Baru SPDP yang masuk tertanggal 27 Januari 2020,” ujar Richard, Rabu (12/2/2020).

Namun hal berbeda diungkapkan Direktur Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, dia menyatakan bahwa berkas kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejaksaan dan tinggal menunggu tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti).

” Sudah P21 mbak, tinggal tahap dua saja,” ujar Gideon, Selasa (12/2/2020).

Dalam kasus ini zat terlarang itu ditemukan dalam belasan produk kecantikan merk KLT. Meliputi, aneka krim pemutih, sabun wajah hingga serum kecantikan. Setelah disita, beberapa diantaranya ditest ke laboratorium untuk mengecek kandungan produk. Hasilnya, bahan yang terdapat didalam produk kecantikan mengandung zat mercury dan hydroquinone.

Karena membahayakan kesehatan, berbagai jenis kosmetik itu pun ditarik dari pasaran. Dan petugas kepolisian menetapkan pemilik perusahaan sebagai tersangka.
Omzet bisnis kosmetik ilegal yang dijalankan tersangka sangat menggiurkan. Dalam sebulan, bisa menghasilkan keuntungan mencapai Rp 1,6 miliar.

Atas kasus ini, penyidik Polda Jatim menjerat tersangka dengan pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda hingga satu miliar rupiah.

Lalu pasal 197, undang-undang yang sama dengan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 1,5 miliar. [uci/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar