Hukum & Kriminal

Jadi Saksi Korupsi YKP, Bambang DH Datangi Kejaksaan

Bambang DH

Surabaya (beritajatim.com) – Diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi YKP oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, mantan Walikota Surabaya, Bambang DH, akhirnya mendatangi gedung yang ada di Jalan Ahmad Yani tersebut, Selasa (25/6/2019).

Bambang datang lebih awal dari jadwal yang ditetapkan penyidik yakni pukul 09.00 Wib, namun sekitar pukul 08.30 Wib Bambang sudah datang ke gedung Adhyaksa ini. “Tadi datangnya jam 08.30 WIB. Undangannya kan jam 09.00 WIB,” ujar Kasipenkum Kejati Jatim, Richard Marpaung, di Kejati Jatim.

Kedatangan Bambang yang lebih awal ini membuat awak media tidak bisa mengabadikan kedatangan mantan orang nomer satu di Surabaya ini.

Sebelumnya, Bambang DH sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi senilai triliunan tersebut pada hari Senin, 24 Juni 2019 kemarin. Namun, yang bersangkutan tengah dalam kunjungan kerja keluar negeri bersama anggota DPRD Jatim yang lain.

Seperti halnya Armudji, sebelum memasuki ruang pemeriksaan Kejati Jatim yang berada di lantai 5 Pidsus. Bambang DH lebih dulu menunjukkan bukti surat panggilan kepada petugas jaga. Selanjutnya, ia mengisi buku tamu secara elektronik yang terletak di ujung ruang tunggu.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT Yekape pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya dapat dilihat sejak pendirian ketua YKP yang selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya hingga tahun 1999, dijabat Walikota Sunarto.

Seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua yayasan. Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto kembali menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Sejak itulah, para pengurus membuat AD ART yayasan yang memberi penguasaan penuh terhadap aset YKP maupun PT Yekape. Inilah yang menjadi cikal bakal diduga adanya perbuatan melanggar hukum karena disinyalir terjadi tindak korupsi didalamnya. [uci/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar