Hukum & Kriminal

Izin Penggeledahan Kantor DPP PDIP Belum Turun

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi hingga berita ini ditulis belum menerima izin penggeledahan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dari Dewan Pengawas KPK.

“Kalau tentang alasannya (izin) itu tidak turun, itu dari yang memberi izin. Yang jelas kami sudah memohonkan itu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, saat menjawab pertanyaan wartawan, sebelum mengikuti acara pengukuhan profesor ilmu hukum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

KPK akan tetap patuh terhadap prosedur perundang-undangan, kendati penegakan hukum dalam kasus korupsi juga membutuhkan progresivitas.

“Seprogresif-progresifnya kami ada aturannya. Tidak boleh kami nabrak-nabrak. Kalau tidak dikasih izin (Dewan Pengawas) bagaimana? Kami tidak bisa apa-apa, karena memang normanya harus ada izin. Kalau kemudian tidak diberi izin, kami tidak bisa melakukan apa-apa,” kata Gufron.

Penggeledahan tempat-tempat selain kantor KPU RI akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan. “Tempat-tempat mana, termasuk kantor PDIP atau kantor-kantor yang lain nanti akan berkembang sesuai kebutuhan pemeriksaan,” kata Gufron.

Publik menyoroti lambannya proses penggeledahan oleh KPK karena harus menunggu persetujuan Dewan Pengawas. Gufron memersilakan publik menilai sendiri. “Yang jelas secara prosedural, kami sudah mengajukan izin untuk melakukan penggeledahan. Perkara cepat atau tidak (terbitnya izin), kami memasrahkan kepada Dewan Pengawas untuk memberi izin atau tidak,” katanya. Tempat-tempat yang rencananya akan digeledah KPK sudah dipasangi garis KPK (KPK line). (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar