Hukum & Kriminal

OTT 3 Pegawai Tiket Wana Wisata Air Panas Padusan

Ini Kata Ketua Pokja Yustisi Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto

Ketua Yustisi Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto, Agus Hariono

Mojokerto (beritajatim.com) – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto selaku kelompok kerja (Pokja) Yustisi Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto mengaku masih berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait diamankan tiga pegawai tiket Wana Wisata Air Panas Padusan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto.

Ketua Yustisi Satgas Saber Pungli Kabupaten Mojokerto, Agus Hariono┬ámengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak Polres Mojokerto. “Terkait kegiatan Saber Pungli, pada prinsipnya penangganannya masih mengacu di polres karena polres selalu Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (24/9/2019).

Kejari Kabupaten Mojokerto selaku Ketua Pokja Yustisi akan menerima limpahan dari Pokja Penindakan kemudian berkoordinasi dengan Pokja yang lain. Sehingga, tegas Kasi Pidana Khusus (Pidsus) ini, pada prinsipnya pihaknya masih menunggu dan nantinya hasilnya akan dirapatkan dengan Pokja lainnya.

“Penindakan itu pasti, secara real penindakan itu tetap ada. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah berkaitan dengan sanksi atau hukuman apa yang akan dijatuhkan atau pasal apa yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Intinya disana kan?,” katanya.

Agus menegaskan, terkait status ketiga pegawai yang terjerat OTT tersebut yakni satu orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua orang honorer tersebut pihaknya akan melihat subyek hukum. Menurutnya, smstatusnya PNS dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ada perluasan pengertian PNS.

“Honorer itu harus kita lihat, apakah dia dalam pekerjaannya digaji oleh pemerintah atau tidak? Apabila dia digaji oleh pemerintah maka dia termasuk dalam kategori PNS. PNS karena diangkat dalam UU Kepegawaian kemudian karena dia digaji APBD maka disetarakan dengan PNS. Ya artinya maka dia sebagai subyek hukum sebagai PNS,” tegasnya.

Jika melakukan pungli maka bisa dijerat dengan pasal memaksa dan sebagainya. Artinya, lanjut Agus, PNS tunduh patuh dalam ketentuan itu termasuk menyalahkan wewenang yang ada padanya, karena jabatan atau kewenangan yang ada di dirinya. Sehingga pihaknya masih melihat terlebih dahulu.

“Karena dalam penindakan atau pemidanaan kita juga harus melihat beberapa aspek. Termasuk aspek pemanfaatannya seperti apa? Jangan sampai kemudian kita melakukan penuntutan dengan nilai barang bukti yang kecil malah terjadi korupsi di dalamnya,” urainua.

Artinya, tambah Agus, kembali terhadap penangganan suatu perkara maka akan dilihat siapa sebagai pelaku utama dan siapa yang membantu dalam kegiatan tersebut. Untuk itu, pihaknya mengaku masih berkoordinasi dengan Pokja yang lain dalam kasus OTT pegawai Wana Wisata Air Panas Padusan tersebut.

“Turut melakukan, artinya kita lihat dulu atau dia hanya membantu saja, membantu dalam perintah jabatan. Ini akan kita pilah-pilah. Sementara kita koordinasi. Tidak tahu (Keterlibatkan Kepala Disparpora, red), kita tindak lanjuti untuk itu. Di cek dulu. Tergantung fakta dalam berkas acara pemeriksaan,” pungkasnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar