Hukum & Kriminal

Hakim Tolak Gugatan Kepailitan PT Intan Baruprana Finance

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Dwi Purwadi menolak gugatan kepailitan yang diajukan PT Intan Baruprana Finance (pemohon) atas PT Petrona Mining Contractors (termohon kapailitan 1) dan Roni Fauzan (termohon kepailitan).

Dalam amar putusan hakim niaga Pengadilan Negeri (PN) Surabaya disebutkan jika gugatan kepailitan yang diajukan pemohon tidak bisa diterima. Penolakan karena tidak memenuhi syarat gugatan kepailitan lantaran hanya satu kreditur yang digugat.

Kuasa hukum para Termohon, Adi Cipta Nugraha dari kantor Java and Lawyers menyatakan, putusan hakim tersebut sudah tepat dan sesuai dengan keadilan kebenaran yang diatur dalam undang-undang dimana dalam mengajukan gugatan kepailitan harus ada lebih dari 1 kreditor.

” Dan dalam fakta persidangan terungkap dalil-dalil pemohon dapat dibantah. Kemudian tidak ada kreditor lain,” ujarnya, Kamis (11/7/2019).

Sebelumnya dalam kesimpulannya, pihak ternohon mengklaim telah membayar hutang ke pemohon. “Termohon pailit telah melunasi seluruh utang kepada pemohon pailit dan tidak ada lagi utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Termohon pailit,” ujar Adi.

Bahwa apa yang dikemukakan para tergugat bukan tanpa alasan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh utang atau kewajiban telah dilunasi oleh Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. Petrona Mining Contractors Nomor 108 tanggal 27 Oktober 2011.

Utang Termohon Pailit I berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. Petrona Mining Contractors Nomor 108 tanggal 27 Oktober 2011, dan Amandemennya adalah hutang pokok sebesar USD 1,114,520.00, Bunga USD    161,371.84, sehingga jumlah total adalah USD 1,275,891.84.

“Sementara pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit sebesar USD 1,275,891.84 atau sudah lunas,” ujar Adi.

“Begitupun utang-utang yang lainnya juga sudah dibayar lunas oleh Termohon pailit 1.Dengan demikian, dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa Para Termohon Pailit mempunyai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, adalah tidak terbukti sama sekali,” tambahnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lanjur Adi dalam kesimpulannya, ternyata utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit adalah hasil rekayasa yang dibuat secara terstruktur, sistematis, dan masif tanpa ada rincian yang jelas dan pasti, serta  hanya terdiri dari tunggakan denda yang terus dihitung dan dikenakan bunga, selanjutnya dijadikan hutang pokok, termasuk tidak ada jangka waktu jatuh tempo yang pasti karena Pemohon Pailit tetap mengenakan denda tanpa ada batas waktu.

Padahal utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh Termohon Pailit I. Pemohon Pailit tidak jujur dalam mencatat, menghitung setiap pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Pailit I sebagaimana terbukti dari pengakuan Pemohon Pailit dalam suratnya Nomor 100/IBF-ARC/SK/VII/17 tanggal 02 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa telah terjadi selisih pembayaran dan pencatatan yang tidak benar atas pelunasan utang Termohon Pailit I. Dengan demikian, Pemohon Pailit mempunyai itikad buruk dan niat jahat (mens trea) terhadap Para Termohon Pailit.

Bahwa Termohon Pailit  I selalu beritikad baik untuk melunasi utangnya sepanjang utang tersebut didasarkan pada perhitungan yang benar dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun, sebaliknya Para Termohon Pailit akan menolak secara tegas setiap utang yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada perhitungan yang benar, termasuk setiap tindakan yang cenderung menakut-nakuti Para Termohon Pailit.

“Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti seluruh utang dari Termohon Pailit I telah lunas dibayarkan kepada Pemohon Pailit, dengan demikian tidak ada lagi utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Termohon Pailit. Oleh karenanya, Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah tidak beralaskan menurut hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Permohonan Pailit Aquo sudah seharusnya ditolak,” ujar Adi. [uci/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar