Hukum & Kriminal

Empat Saksi Dihadirkan Dalam Perkara Agus Setiawan Jong

Surabaya (beritajatim.com) – Empat saksi didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (15/4/2019). Empat saksi ini didatangkan terkait siapa sebenarnya pihak yang mengkoordinir pelaksanaan program dana hibah Pemkot Surabaya berupa Jasmas tahun anggaran 2016 tesebut.

Sidang lanjutan perkara korupsi dana hibah Pemkot Surabaya kali ini adalah sidang kelima yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa Penuntut Umum, Fadhil dan Suryanta Desy menghadirkan 4 orang saksi yang semuanya berasal dari pejabat Pemerintah Kota Surabaya. Mereka diantaranya Eddy Christijanto, Ahmad Yardo Wifaqo, M. Taswin dan Yusron Sumartono.

Edy Christijanto adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya. Saat kasus ini bergulir, dia menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya. Sedangkan Ahmad Yardo Wifaqo, adalah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.

Kemudian M Taswin. Dia saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Serta Yusron Sumartono, dia adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Taswin yang dimintai keterangan pertama oleh Jaksa menyatakan. Pihak yang melakukan pengkoordiniran proposal pengajuan dana hibah dari masyarakat ke Pemkot adalah dia sendiri. “Saya yang mengkoordinir, mengkoordinasikan dengan SKPD sesuai dengan proposal yang masuk. Setelah proposal (pengajuan dana) hibah itu masuk (kami) salurkan pada SKPD terkait,” kata Taswin menjawab pertanyaan Jaksa Fadhil.

Kemudian saksi Yusron Sumartono. Kepala bidang Pengelolaan keuangan dan Pajak ini menyatakan bahwa pihaknya yang melakukan proses pencairan dana hibah pada 230 RT RW yang ada di Surabaya. “Kami ditugaskan melakukan proses pencairan anggaran, karena ini masuk belanja tidak langsung.” Papar Yusron.

Yusron melanjutkan, total pencairan dana hibah yang telah ia cairkan oleh pemerintah pada ratusan RT RW pemohon dana hibah totalnya mencapai Rp 27 Miliar.

“Yang terealisasi 27 Miliar. Untuk pencairan dari pengajuan dana hibah kami cek secara administratif dokumen-dokumen yang mesti dilampirkan. (Sedangkan) Dana kami transfer dari bank Jatim ke masing-masing rekening penerima hibah,” imbuh dia.

Sementara Edy Chritijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo menerangkan bahwa mereka memiliki tugas yang hampir sama, yakni melakukan verifikasi terhadap proposal yang sudah masuk pada Pemkot Surabaya.

“Proposal ini setelah saya terima lalu melakukan verifikasi pada RT RW. Verifikasi berdasarkan perwali (tentang) standard satuan harga. Dengan catatan apabila ada sisa uang pembelanjaan mereka wajib mengembalikan,” terang Edy.

Pernyataan Edy kemudian disambung oleh Saksi Yardo Wifaqo. Menurut dia, proses verifikasi itu berdasarkan Peraturan Walikota Nomer 25 tahun 2016. Adapun standard verifikasi itu diantaranya melakukan ricek keabsahan dari masing-masing lembaga yang mengajukan bantuan dana hibah. “Cek keabsahan dari lembaganya, RT RW ataupun LKMK. Kemudian kita membuat rekom kepada walikota, untuk proses pencairan,” kata Yardo.

Giliran ditanya terkait hubungan mereka dengan terdakwa Agus Setiawan Jong, keempat saksi kompak menyatakan tidak kenal dan mengaku tidak pernah menjalin komunikasi dengan terdakwa.

Jawaban saksi itu dilontarkan atas pertanyaan Hakim Rochmad yang memimpin persidangan. Rochmad kemudian menanyakan apakah dalam proses pelaksanaan hingga pencairan dana hibah itu ada intervensi atau arahan dari Agus Setiawan Jong. Saksi kembali menjawab kompak dengan kata “tidak”.

Jawaban saksi tersebut membuat hakim heran dan mempertanyakan dakwaan jaksa. “Lantas apa hubungannya antara terdakwa dan para saksi ini,” kata Rochmad.

Dari seluruh keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa, Hermawan Benhard Manurung selaku kuasa hukum Agus Setiawan Djong menilai bahwa dakwaan jaksa telah patah oleh pemaparan dari saksi mereka sendiri.

“Sudah jelas siapa yang mengkoordinir pelaksanaan dana hibah. Mereka adalah pejabat pemkot yang memiliki kewenangan mengelola dan menyalurkan anggaran. Sampai disini dakwaan jaksa sudah patah oleh keterangan saksi yang mereka hadirkan sendiri,” tandas Benhard. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar