Hukum & Kriminal

Eksekusi Tersangka Dugaan Korupsi PBB di Bojonegoro Tunggu Inspektorat

Bojonegoro (beritajatim.com) – Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih menunggu hasil penghitungan nilai kerugian negara dugaan kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Kapas tahun 2014-2015. Penghitungantersebut dilakukan tim auditor Inspektorat Bojonegoro.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro, Achmad Fauzan mengatakan, setelah hasil penghitungan nilai kerugian yang dilakukan oleh Inspektorat keluar, pihaknya akan langsung melakukan kelengkapan berita acara pemeriksaan (BAP) serta melakukan eksekusi terhadap tersangka yang merupakan PNS di Kecamatan Kapas, Soeyono Hadi.

“Kami masih menunggu penetapan penghitungan kerugian negara. Setelah penghitungan turun akan segera diperiksa untuk dieksekusi,” ujarnya, Sabtu (8/6/2019).

Menurut Fauzan, meskipun pihaknya sudah mendapat data nilai kerugian negara, namun secara prosedur hukum pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Sesuai dengan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro total kerugian negara sebesar Rp 402 juta, termasuk denda sebesar 48 persen.

Sekadar diketahui, dugaan korupsi PBB yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di lima desa yang ada di Kecamatan Kapas mulai 2014 sampai 2015. Yakni Desa Wedi, Tanjungharjo, Bendo, Bangilan dan Desa Tapelan. Rinciannya, Desa Wedi Rp 17 juta, Tanjungharjo Rp 17 juta, Bendo Rp 19 juta dan Desa Bangilan Rp 4 juta. Total di tahun 2014 sebesar Rp 58 juta.

Pada 2015 total korupsi yang dilakukan tersangka Rp 212 juta dengan rincian dari Desa Wedi Rp 33 juta, Tanjungharjo Rp 83 juta, Bendo Rp 70 juta, Desa Tapelan Rp 25 juta. Sehingga total kerugian negara sebesar Rp 271 juta ditambah denda 48 persen, menjadi Rp 402 juta. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar