Hukum & Kriminal

ECJWO Dukung Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi Aset YKP

Surabaya (beritajatim.com) – East Java Corruption and Judicial Watch Organization (ECJWO) mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Jatim untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi aset PT YKP yang merugikan uang negara triliunan rupiah.

ECJWO juga mendorong agar aset tersebut dikembalikan ke Pemkot Surabaya untuk kemaslahatan masyarakat.

Ketua ECJWO, Miko Saleh kepada wartawan di RM Soto Cak Har Surabaya, Jumat (21/6/2019) menjelaskan, bahwa kasus aset YKP selama ini seperti pasang surut, tanpa ada penetapan tersangka.

Dengan adanya pelaporan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini diharapkan Kejati Jatim ke depannya bisa menentukan tersangkanya tanpa pandang bulu.

“Mudah-mudahan persoalan yang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi tidak menjadikan suatu pelemahan atau menjadikan sebuah pemeriksaan yang kurang signifikan, mudah-mudahan bisa menjerat tersangka dugaan korupsi selama ini di Surabaya,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, jika dugaan PT YKP yang selama ini menggunakan uang milik negara untuk pembangunan properti di Surabaya itu terbukti, maka hal tersebut adalah sebuah kejahatan luar biasa dan sistematis, sehingga Kejati Jatim harus mengusut tuntas kasus ini.

“Baru kali ini telah dikumandangkan lebih hebat oleh Kejaksaan Tinggi dengan menggeledah dan menyita aset-aset atau dokumen-dokumen YKP. Kejaksaan Tinggi sudah bisa menetapkan salah satu atau beberapa para koruptor yang selama ini menggunakan keuangan milik YKP. Yang mana awalnya adalah PT YKP KS dan menjadi PT YKP KMS, sehingga menjadi PT YKP. PT YKP berdiri sendiri itu sudah kejahatan yang luar biasa dan kejahatan yang begitu masif,” tambah Miko.

Sehingga, ECJWO akan siap mengawal sampai tuntas kasus dugaan korupsi luar biasa tersebut.

“Insya Allah, nanti kita akan berkordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan siap kita akan membantu mengembalikan aset-aset itu kepada Pemerintah Kota Surabaya. Siap kita mengawal di dalam proses hukum ini,” tuturnya.

Sementara itu, Pengawas Aparatur Negara Bidang Agraria, Antonius Santoso yang mencermati kasus dugaan korupsi aset PT YKP menggunakan aset negara sebagai milik yayasan, seharusnya dikembalikan kepada negara dan difungsikan sebagai mana mestinya sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Bilamana itu aset negara maka betul, bahwa tidak boleh dimiliki oleh yayasan. Harus dikembalikan dan sesuai dengan fungsinya pasal 33 UUD’ 45 itu dibagikan kepada rakyat”, pungkas Antonius. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar