Hukum & Kriminal

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 55

Direktur LPPA Bina Annisa : Warga Binaan Lapas Penting Melek Hukum

Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Annisa memberikan Penyuluhan Hukum Serentak tentang Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Pemberian materi tersebut diberikan bagi tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto di aula Lapas Klas IIB Mojokerto dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 55 dengan tema ‘Pemasyarakatan Pasti’.

Direktur LPPA Bina Annisa, Hamidah mengatakan, UU ITE tidak hanya disosialisasikan dengan penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto saja. “Namun karena kebetulan di Lapas ada moment Hari Bakti Kemasyarakatan,” ungkapnya, Selasa (23/4/2019).

Sehingga hal tersebut menjadi kesempatan untuk sosialisasi UU ITE dengan penghuni Lapas Klas IIB Mojokerto. Menurutnya, hal tersebut menjadi penting karena warga binaan ada di dalam Lapas agar mendapatkan informasi yang cukup tentang UU ITE.

“Kita harus masuk ke dalam supaya mereka mendapatkan informasi yang cukup terkait UU ITE, karena betapa pentingnya orang-orang selalu tidak sadar bisa terjerat UU ITE. Orang tidak sadar, apa yang dilakukan dianggap remeh, sepele tapi bisa dijerat UU,” katanya.

Masih kata Hamidah, sehingga sosialisasi harus sampai kepada orang-orang yang belum tentu mendapatkan informasi lebih bebas. Keduanya, bantuan hukum cuma-cuma adalah program yang diberikan oleh pemerintah tentang Undang-undang Bantuan Hukum.

“Itu bahwa masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia yang miskin mempunyai hak yang sama dengan yang tidak miskin, artinya kedudukan hukumnya sama. Bahwa mereka harus didampingi oleh pengacara, ketika mereka tidak mampu maka pemerintah hadir,” ujarnya.

Hamidah menjelaskan, pengacara tersebut dibayar oleh negara untuk bisa mendampingi hukum secara gratis bagi masyarakat miskin. Namun pengacara tersebut merupakan pengacara yang sudah diakreditasi. LPPA Bina Annisa sudah diakreditasi sejak tahun 2013 dengan nilai A.

“LPPA Bina Annisa di Jatim merupakan satu-satunya dari 554 OBH seluruh Indonesia. Kenapa orang miskin harus mendapatkan bantuan hukum? Karena mereka tidak mengerti hukum untuk melakukan pembelaan sehingga wajib didampingi untuk mendapatkan bantuan hukum,” jelasnya.

Di LPPA Bina Annisa hampir setiap tahun mengalami kenaikan untuk memberikan bantuan hukum. Di kasus perdata, ada 350 kasus per tahun, sementara untuk kasus pidana ada sebanyak 200 kasus. Menurutnya, jumlah tersebut belum cukup karena jumlah warga binaan Lapas cukup banyak.

“Penghuni Lapas sampai 600 lebih, mereka banyak kadang-kadang, nyuwun sewu diomongin nggak usah pakai pengacara tambah ruwet. Sehingga sosialisasi tersebut cukup penting, di luar Lapas menyasar ibu-ibu dan komunitas agar melek hukum,” jelasnya.

Menurutnya, pengacara di LPPA Bina Annisa ada sekitar 20 orang. Mereka tersebar tidak hanya di Mojokerto, namun juga di Jombang dan Surabaya. Menurutnya dengan jumlah sekitar 20 pengacara tersebut dirasa kurang untuk melakukan pendampingan hukum bagi warga miskin.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar