Hukum & Kriminal

Diperiksa Kejati, Bambang DH Beberkan Kronologi Kasus YKP

Surabaya (beritajatim.com) – Bambang DH menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi YKP di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mantan walikota Surabaya ini mengaku ditanya tentang kronologis dan upaya yang dia lakukan baik lisan maupun tertulis untuk mengembalikan aset Pemkot Surabaya tersebut.

“Saya pernah menyurati pejabat YKP supaya asetnya dikembalikan tapi tidak mau. Selain melalui telepon, saya juga menyurati namun YKP tidak bersedia mengembalikan. Akhirnya sata meminta bantuan Kejaksaan dan KPK,” ujar Bambang usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019).

Masih kata Bambang, waktu itu YKP tidak menyampaikan secara eksplisit alasan kenapa tidak bersedia mengembalikan. Namun mereka merujuk pada perubahan anggaran dasar. Padahal menurut Bambang DH, perubahan anggaran dasar tersebut bercacat. Karena adanya kecacatan inilah yang dia jadikan pijakan untuk lapor ke kejaksaan.

“Waktu itu saya menduga bahwa memang ada upaya dengan sengaja untuk memisahkan aset tersebut dengan Pemkot Surabaya. Nah kalau ini dibiarkan maka aset yang dimiliki negara maupun pemprov dan pemkot akan habis semua, seperti halnya kasus kolam renang Brantas yang akhirnya dikuasai oleh pengelola, awalnya pengelola kini menjadi pemilik,” ujarnya.

“Dan saya senang akhirnya Gelora Pancasila terselamatkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT Yekape pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya dapat dilihat sejak pendirian ketua YKP yang selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya hingga tahun 1999, dijabat Walikota Sunarto.

Seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua yayasan. Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto kembali menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Sejak itulah, para pengurus membuat AD ART yayasan yang memberi penguasaan penuh terhadap aset YKP maupun PT Yekape. Inilah yang menjadi cikal bakal diduga adanya perbuatan melanggar hukum karena disinyalir terjadi tindak korupsi didalamnya. [uci/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar