Hukum & Kriminal

CV Adhi Djojo Kediri Desak Polisi Tindak Tegas Penambang Liar di Kawasan Miliknya

Kediri (beritajatim.com) – Perusahaan tambang pasir dan batu (sirtu) CV Adhi Djojo Kediri meminta aparat kepolisian segera melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan sirtu yang diduga dilakukan oleh Bagus Setyo di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

Pihak CV Adhi Djojo telah mengadukan Bagus Setyo dan kawan-kawannya ke Polda Jawa Timur, seminggu lalu, tetapi hingga kini aktifitas penambangan yang diduga ilegal tersebut tetap beroperasi.

Imam Muhklas, selaku kuasa hukum CV Adhi Djojo Kediri menegaskan, kliennya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Bagus Setyo. Sehingga kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV Adhi Djojo disebut sebagai tindakan penyerobotan lahan dan aktvitas yang ilegal.

“Tidak ada sangkut pautnya antara CV Adhi Djojo dengan Bagus Setyo. Karena kami melakukan perjanjian kerjasama dengan Ismiyarso bukan dengan Bagus Setyo. Selain itu, perjanjian tersebut sudah berakhir, sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, 3 Mei 2018. Pengadilan mengabutkan gugatan wanprestasi yang kami ajukan terhadap Ismiyarso,” tegas Imam Muklas, Selasa (23/7/2019).

Putusan provisionil tersebut berisi, pertama mengabulkan tuntutan provisi sebagian. Kedua, memerintahkan tergugat untuk menghentikan segala aktivitas bahwa pengelolaan atas lokasi galian sirtu di Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan kode wilayah 22 35 06 5 40 2017 004 IUP OP seluas 20.34 Ha. Ketiga memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok pekara.

Salah satu materi gugatan wanprestasi yang diajukan CV Adhi Djojo kepada Ismiyarso karena tergugat tidak memenuhi tanggungan pajak. Padahal dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat kedua belah pihak, tanggungan pajak dibebakan kepada pengelola yakni Ismiyarso. Hingga, akhir Desember 2017, tanggungan pajak yang muncul sebesar Rp 477 juta dengan pendapatan tambang mencapai Rp 6,3 miliar.

Sebelumnya, Bagus Setyo menyebut dirinya sebagai investor yang selama ini menjadi penyandang dana dari aktivitas pertambangan sirtu di Pare Lor tersebut. Dia menempatkan Ismiyarso, sebagai orang kepercayaan dalam wadah konsorsium yang melakukan perjanjian kerjasama investasi dengan CV Adhi Djojo Kediri.

Bagus Setyo juga membeber sejumlah bukti kwitansi pembayaran dan transfer uang kepada M. Khabibi dan keluarganya, selaku direktur CV Adhi Djojo. Bahkan, Nasikul Khoiri Abadi, SH. MH, sebagai kuasa hukum Bagus Setyo menyebut investor dana yang digerojokkan kepada CV Adhi Djojo dalam jumlah besar.

Anggaran tersebut untuk keperluan pengurusan izin tambang, pembuatan akses jalan menuju lokasi tambang, kompensasi lahan yang sebelumnya digarap oleh masyarakat dan dana keperluan lain. Totalnya di atas Rp 6 miliar. Akibat konflik yang terjadi, pihaknya merasa menjadi korban penipuan dari kerjasama investasi itu.

Sementara itu, Imam Muhklas mengatakan, bukti kuitansi yang ditunjukkan oleh Bagus Setyo tidak memiliki relevansinya. Sebab, bukti tersebut atas nama CV Adhi Djojo yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Bukti kuitansi, transfer maupun surat tersebut, kata Imam Muhklas, telah diuji di meja hijau.

“Kuitansi-kuitansinya itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan perkara tersebut sudah diputus oleh majelis hakim. Sementara amar putusannya adalah memerintahkan tergugat (Ismiyarso) untuk memberhentikan segala aktivitas pertambangan. Sebenarnya, yang bersangkutan sudah berhenti. Tetapi, mulai awal bulan ini ada pihak yang menambang lagi (Bagus Setyo),” beber Imam Muhklas.

Aktivitas penambangan di lahan IUP CV Adhi Djojo tersebut diakui oleh Bagus Setyo sendiri. Bahkan, yang bersangkutan membuat sebuah surat pernyataan. Yang mana isi surat pernyataan tersebut adalah ‘Dengan Ini Saya Menyatakan dan Bertanggung Jawab Penuh atas Penambangan Yang Saya Lakukan di Wilayah UP dan OP CV. Adhi Djojo mulai terhitung Tanggal 8 Juli 2019 (awal kegiatan pertambangan). Benar-benar Saya Lakukan Dengan Sadar dan Tanpa Izin Dari Direktur Pemilik Izin CV Adhi Djojo’. Surat pernyataan itu dibuat di Kunjang, 8 Juli 2019 dan ditanda tangani oleh Bagus Setyo) diatas materi Rp 6.000.

“Tentang surat pernyataan itu, dimana yang bersangkutan mengakui, menyatakan dan bertanggung jawab penuh melakukan penambangan di wilayah IUP CV Adhi Djojo. Dilakukan secara sadar dan tanpa izin. Terkait surat pernyataan itu, yang bersangkutan membuat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bertanggung jawab pidana dan perdata. Hal itu mererugian pihak CV Adhi Djojo,” tandasnya. [nng/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar