Hukum & Kriminal

Bos PT Surabaya Country Tak Datang, Hakim Tunda Sidang

Surabaya (beritajatim.com) – Vonis 18 bulan yang dijatuhkan hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap Bos PT Surabaya Country, Bambang Poerniawan, mendapat perlawanan. Melalui kuasa hukumnya, terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (20/11/2019).

Namun, majelis hakim yang diketuai Edy Soeprayitno (ketua), Khusaini (anggota) dan Pesta Sitorus (anggota) menolak permintaan tim kuasa hukum pemohon untuk membacakan permohonannya. Penolakan lantaran sidang tidak dihadiri Bambang Poerniawan selaku pemohon.

“Sama-sama kita ketahui dalam aturan, pemohon wajib hadir, kecuali pemohon ada dalam tahanan. Sedangkan pemohon ini kan tidak ditahan dan belum pernah menjalani hukuman. Jadi untuk pembacaan permohonannya kita tunda dulu ya,” kata ketua majelis hakim Edy Soeprayitno pada Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum pemohon dalam persidangan di ruang sari 3, Rabu (20/11/2019).

Saat ditanya alasan ketidakhadiran klienya, Alamsyah mengaku yang bersangkutan masih ada pekerjaan di luar Surabaya.

“Masih ada urusan pekerjaan, nanti sidang berikutnya akan kami hadirkan,” ujar Alamsyah menjawab pertanyaan majelis hakim. Akhirnya majelis hakim menunda persidangn sampai pekan depan.

Usai persidangan, Alamsyah Hanafiah menjelaskan, dalam upaya hukum PK tersebut, pihaknya mendapatkan alat bukti baru yang selama ini tidak ada dalam berkas perkara.

“Tudingannya adalah penggelapan jabatan. Dan uang yang dimaksud oleh pelapor sama sekali tidak digunakan pemohon, sampai sekarang masih utuh di rekening perusahaan. Itu yang kami pakai sebagai novum atau bukti baru pada permohonan PK ini,” jelas Alamsyah Hanafiah.

Dijelaskan Alamsyah, perkara ini timbul ketika Susastro Soephomo (pelapor) menyetorkan saham sebesar Rp 510 juta ke PT Surabaya Country sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun saat saham tersebut diserahkan, ternyata sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan.

“Dua minggu kemudian, dia (pelapor) mentransfer melalui rekening bank. Saat itu RUPS sudah ditutup, sudah dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru. Ketika penambahan saham tersebut akan dimasukkan sebagai modal tambahan, penanaman saham yang lain keberatan karena memango sudah ditutup,”jelasnya.

Setelah tidak diterima oleh penanam saham lainnya, Bambang Poerniawan selaku Direktur sudah berusaha mengembalikan modal yang disetor pelapor, tapi ditolak.

“Akhirnya diupayakan konsinyasi tapi itukan ranah perdata sehingga tidak bisa. Uang itulah yang dimaksud oleh pelapor digelapkan. Padahal uang itu masih utuh di rekening perusahaan bukan di rekening pribadi milik Direktur. Karena itu si Bambang divonis bebas murni oleh PN Surabaya, tapi oleh MA dinyatakan bersalah,” terangnya.

Ketika ditanya ketidakhadiran Bambang Poerniawan ke persidangan perdana permohonan PK-nya lantaran khawatir akan dieksekusi oleh Kejaksaan, Alamsyah membantah.

“Sejauh ini yang bersangkutan kooperatif, kami akan buktikan itu,” tukasnya.

Sementara, JPU Ratna Fitri Hapsari mengaku siap menghadapi permohonan PK yang diajukan Bambang Poerniawan.

“Kami tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan terdakwa. Dan kami berkeyakinan dengan apa yang kami dakwakan. Alhamdulillah kasasi kami diterima oleh MA,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bambang Poerniawan telah divonis bebas pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya oleh ketua majelis hakim Sigit Sutriono pada sidang yang digelar diruang Kartika 2 pada Juli 2018 yang lalu.

Pada putusan bernomor 571/PID.B/2018/PN. SBY tersebut, hakim membebaskan Bambang dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang telah menuntut Bambang dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Akan tetapi, berdasarkan putusan bernomor 82K/PID/2019 yang dibacakan pada Rabu 27 Maret 2019 lalu oleh majelis hakim agung yang diketuai Dr Suhadi SH, MH, menyatakan Bambang Poerniawan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan memerintahkan untuk segera ditahan.

Dalam kasus ini, Bambang Poerniawan dilaporkan oleh Susastro Soephomo atas penggelapan saham yang disetorkan ke PT Surabaya Country sebesar Rp 510 juta. [uci/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar