Hukum & Kriminal

Besok Bambang DH Diperiksa Kejati Jatim Terkait Dugaan Korupsi YKP

Bambang DH

Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono atau biasa disapa Bambang DH akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Pemeriksaan terhadap Bambang DH akan dilakukan besok, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya Kejati Jatim juga meminta keterangan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

“Jadwalnya sebenarnya hari ini, Senin (24/6/2019) namun pak Bambang ada kesibukan dan bisanya besok,” ujar Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung.

Masih kata Richard, pemeriksaan terhadap Bambang DH ini bebarengan dengan dua orang lainnya yakni bendahara YKP dan PT YEKAPE.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan mengatakan akan ada delapan orang yang dipanggil, di antaranya ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

“Ada sekitar 8 orang, Bambang DH mantan wali kota, ada dari keuangan YKP dan mantan ajudan Bambang DH. Pekan depan akan kami panggil, nanti itu tergantung mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis,” ujarnya.

Didik menambahkan, keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan wali kota pengganti Soenarto yang mengetahui aliran dana YKP.

Bambang DH adalah politisi PDI Perjuangan yang menjadi Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2000-2002, mendampingi Soenarto Soemoprawiro. Sepeninggal Soenarto, Bambang DH menjadi Wali Kota Surabaya masa jabatan 2002-2010.

Dugaan korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Pada tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot. [uci/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar