Rabu, 26 Juli 2017

Sensor Film, Produsen dan Sineas Film Tak Perlu ke Jakarta

Kamis, 18 Mei 2017 16:15:18 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Sensor Film, Produsen dan Sineas Film Tak Perlu ke Jakarta

Surabaya (beritajatim.com) - Juru Bicara LSF Pusat, Rommy Fibri Hardianto mengatakan, perkembangan produksi film di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

"Jika pada tahun 2015 ada 45 ribu film, pada 2016 menjadi 49 ribu film. Dari jumlah itu, sebanyak 5-7 persen merupakan produksi dari Jawa Timur, baik dari Mataraman, Madura, Osing, termasuk musik daerah," katanya saat acara Sosialisasi Kebijakan dan Keberadaan Perwakilan Lembaga Sensor Film (LSF) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (18/5/2017).

Pihaknya mengapresiasi atas hasil karya budaya daerah ini. Karena itulah alasan Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang dibentuk LSF provinsi. Selanjutnya, LSF juga akan membentuk di Makasar dan Medan.

"Film yang disensorkan dari Jatim banyak. Untuk itu perlu LSF di Jatim demi efektivitas dan efisiensi. Jadi mereka yang ingin menyensorkan film tidak perlu datang ke Jakarta," ujarnya.

Dia mencontohkan seperti Kesenian Reog Ponorogo yang difilmkan dan musik dangdutan koplo khas Pantura Jatim yang juga difilmkan menggunakan bahasa setempat. "Budaya lokal harus didukung. Orang makan semprong atau kaca di pagelaran Reog itu merupakan kearifan lokal, jadi nggak bisa disensor. Sepanjang itu merupakan budaya setempat, ya nggak ada masalah. Seperti kata salam khas 'Jancok' bagi arek Suroboyo itu kan sudah biasa," imbuhnya.

Tenaga sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah terbentuk. Mulai 1 Juni, mereka akan mulai bekerja melakukan penyensoran film termasuk musik daerah agar potensi budaya daerah yang bermuatan lokal tetap eksis dan bertahan.

Wakil Ketua LSF Pusat, Dody Budiatman menambahkan, keberadaan LSF di daerah berfungsi untuk menekan pengaruh negatif film dan mendorong berkembangnya budaya daerah yang sangat menonjolkan kearifan lokal.

Ia mengatakan, dibentuknya tenga sensor di daerah provinsi merupakan tindak lanjut dari amanah UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang didalamnya mengamanatkan agar keberadaan lembaga sensor film tidak hanya berada di Jakarta, akan tetapi dapat pula dibentuk perwakilan lembaga sensor di daerah. Sesuai amanat pasal 57 dan 58 ayat 4, perwakilan itu ditempatkan di ibukota provinsi. Oleh karena itu, untuk provinsi Jatim ditempatkan di Surabaya.

Selain itu, dengan adanya tenaga sensor perwakilan di daerah, akan mampu sebagai garda terdepan mempertahankan budaya bangsa dari pengaruh negatif perfilman. Mampu sebagai penerang dan pendorong tumbuh kembangnya perfilman nasional.

"Yang penting di sini, adanya LSF di daerah ini mengajak untuk memperkokoh kebersamaan dari pengaruh negatif dan mendorong pada pendekatan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah agar tetap lestari di negeri sendiri. Karena itu, film yang beredar harus mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS, red)," ujarnya.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Jatim Hartini juga menyambut positif dan dukungannya atas terbentuknya tenaga sensor perwakilan Jawa Timur. Dengan begitu, para produsen dan sineas film dapat lebih mudah dan tidak perlu ke Jakarta untuk meminta STLS atas produknya.

Dikatakannya, Jatim punya seni budaya di 38 kabupaten kota yang luar biasa serta ada 7 sub etnis, salah satunya budaya arek, osing, dan mataraman. Hal ini perlu diapresiasi secara cermat agar budaya daerah tetap eksis dan berkembang.

Seperti diketahui, tujuh tenaga sensor yang telah dilantik, yakni Muhammad Roissudin, Fatur Rohman, M Natsir, Anwar Hudijono, HM Lukman Hidayat, Budi Santosa dan Aditya Rizka Ashar. (tok/ted)

Tag : film

Komentar

?>