Senin, 15 Oktober 2018

Soal Masalah Pupuk Bersubsidi, Ini Jawaban PG

Selasa, 20 Maret 2018 19:49:27 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Soal Masalah Pupuk Bersubsidi, Ini Jawaban PG

Gresik (beritajatim.com)- Permasalahan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi saat memasuki musim tanam di Bulan Maret 2018.

Menanggapi permasalahan itu, Sekretaris PT Petrokimia Gresik (PG) Yusuf Wibisono menuturkan, ada tiga isu yang biasanya muncul di permukaan pada musim tanam, yaitu soal pupuk yang mahal, sulit didapat, bahkan langka.

Terkait dengan itu, Yusuf menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu dilihat secara lebih mendalam terhadap adanya klaim pupuk mahal, sulit didapat, dan langka.

"Pertama, terhadap pupuk mahal untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam penyusunannya, petani dibantu oleh petugas penyuluh pertanian dari dinas setempat," ujarnya, Selasa (20/03/2018).

Yang ada selama ini lanjut dia, apakah petani tersebut sudah tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, atau belum. Jika belum, maka petani tersebut belum berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tanamannya, petani akan menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jelas jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi.

"Pada dasarnya kami hanya memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dan ini diatur  Permendag nomor 15 Tahun 2013. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi sudah ditetapkan melalui Permentan nomor 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2018," ungkap Yusuf.

Oleh sebab itu, terkait adanya pupuk susah didapat, Yusuf menghimbau masyarakat agar perlu memeriksa kembali apakah alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah masih ada atau tidak. Bila alokasi habis, maka pupuk akan susah didapat, dan produsen sudah tentu tidak akan bisa menyalurkannya selama tidak ada keputusan realokasi dari pemerintah. 

“Produsen tidak bisa serta merta melakukan realokasi pupuk bersubsidi tanpa adanya keputusan dari pemerintah, karena hal itu jelas menyalahi aturan Permendag dan Permentan tadi," pungkas Yusuf.

Kebutuhan pupuk petani Indonesia tahun 2018 berkisar pada angka 13 juta ton setiap tahunnya. Namun, pagu anggaran negara hanya cukup memproduksi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. 

Memasuki musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, PG menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.318 ton. 

Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, PG mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton. Hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 1.057.632 ton atau 72 persen dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018. [dny/ted]

Komentar

?>