Selasa, 22 Mei 2018

Tarif Listrik Naik, Masalah Rumah Tangga Pun Kian Rumit

Senin, 12 Februari 2018 21:36:07 WIB
Reporter : Renni Susilawati
Tarif Listrik Naik, Masalah Rumah Tangga Pun Kian Rumit

Surabaya (beritajatim.com) - Para wanita rumah tangga mengeluhkan tingginya biaya hidup saat tarif listrik mulai naik. Bahkan mahalnya biaya listrik ini juga berpotensi membuat permasalahan rumah tangga menjadi runcing.

Salah satu ibu rumah tangga, Nunung Nur Kurniawati mengungkapkan, kenaikan biaya hidup yang dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik berpotensi mengganggu 'stabilitas' dan kedamaian rumah tangga.

“Para suami, nantinya pasti bingung, karena harus kerja lebih keras, agar pendapatannya bisa mengikuti kenaikan harga listrik dan tarif-tarif lain yang mengikutinya. Buntut-buntutnya, setiap hari di rumah, kerja kami hanya ribut melulu karena uang yang ada tidak bisa mengimbangi kebutuhan hidup yang terus melangit,” ujarnya dalam Obrolan Minggu dengan topik “Perempuan dan Energi” yang digelar di Jakarta pada Minggu (11/2/2018) kemarin.

Dalam acara yang  dihadiri oleh Mutia Sari Syamsul sebagai pendiri HCAUS (Human Capital for Us) Community dan perwakilan kaum perempuan Rusilowati Efendi yang menjabat sebagai Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi), para wanita mengeluhkan semakin beratnya tantangan rumah tangga kedepannya dan meminta agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, agar tidak menambah beban pengeluaran.

Menurut Mutia Sari, sejauh ini pengeluaran untuk tarif listrik merupakan pengeluaran primer. Jika terjadi kenaikan tarif dasar listrik, dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan lainnya termasuk biaya transportasi.

“Begitu juga kebutuhan utama lainnya seperti harga pakaian seragam, alat tulis, buku-buku sekolah, dan buku pelajaran, pasti mengikuti kenaikan tarif dasar listrik,” kata Mutia.

Mutia membeberkan beberapa waktu lalu pemerintah, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan yang menjanjikan tak akan ada kenaikan tarif dasar listrik untuk semua golongan pelanggan PT PLN selama tiga bulan, terbilang sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Jonan menyebut keputusan pemerintah untuk tidak menaikan tarif listrik pada periode Januari hingga Maret 2018 tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Merujuk pada pertimbangan masih rendahnya daya beli, Mutia pun mempertanyakan potensi pemerintah untuk tetap menjaga tarif listrik di level yang sama seperti saat ini. Pasalnya, kata Mutia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 seperti yang dilansir Badan Pusat Statistik hanya mencapai 5,07%, masih di bawah target sebesar 5,1% - 5,2%.

Walaupun pemerintah memproyeksikan pertumbuhan lebih tinggi di tahun ini, di angka 5,4%, di tengah kondisi politik yang 'menghangat' karena akan diwarnai oleh Pilkada serentak.

“Bagaimana situasi (tarif dasar listrik) di bulan April 2018 dan seterusnya?” ujarnya.

Rusilowati Efendi, wakil pendidik pun menyatakan keinginannya agar para ibu rumah tangga yang bertugas mendidik anak-anak saat di rumah tidak lagi ditambah beban baru berupa tingginya biaya hidup yang dipicu oleh kenaikan tarif listrik.

Sedikit gambaran, saat ini pemerintah sedang menyusun formula baru untuk menentukan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selama ini komponen untuk susun TDL adalah inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price - ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Sementara itu 48% dari total kapasitas pembangkit listrik di dalam negeri sebesar 52.231 MW berasal dari PLTU dengan bahan bakar batubara, sebesar 24.883 MW. Harga batubara saat ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang sebesar US$ 60,13 per metrik ton menjadi US$61,84 per metrik ton setahun berikutnya. Dan di tahun 2017 harganya menjadi US$ 85,92 per metrik ton, dan di tahun ini sudah mencapai di level US$ 95.54 per metrik ton.

Beban PT PLN Persero disebut-sebut akan semakin berat jika TDL tidak naik, sedangkan harga batubara dunia makin tinggi. Agar beban PLN tidak bertambah, maka pemerintah perlu menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) dalam skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri. Nantinya skema DMO yang sekarang sudah ada, akan disempurnakan pada penghitungan HBA yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik, ditetapkan pemerintah.

Sedangkan untuk batubara yang dijual di luar PLN dan untuk ekspor, harganya ditetapkan berdasar mekanisme pasar. Hal tersebut akan membuat pemerintah lebih fleksibel menentukan agar harga listrik tetap terjaga stabil.

Tahun 2017 akibat melonjaknya harga batubara, biaya pokok produksi PLN pun ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun. Akibatnya, laba PLN juga turun 72%, dari Rp10,98 triliun (September 2016) menjadi Rp3,06 triliun (September 2017). [rea/but]

Tag : pln

Komentar

?>