Senin, 18 Desember 2017

Indonesia Memasuki Era Inflasi Rendah

Selasa, 21 Nopember 2017 12:55:10 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Indonesia Memasuki Era Inflasi Rendah
Mendag Enggartiasto Lukito mencek harga barang di pasar. [Foto: Kemendag.go.id/bj.com]

Jember (beritajatim.com)--Indonesia saat ini memasuki era inflasi rendah. Hal ini dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dan Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir, di sela-sela acara Pelatihan Wartawan Bank Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 20-21 November 2017.

"Inflasi terakhir tren menunjukkan penurunan. Kalau kita bisa mengendalikan makanan, khususnya volatile food, kita bisa mengendalikan inflasi. Pemerintah sepakat akan mengendalikan harga pangan 4-5 persen. Maka dari itu, kalau kita lihat perkembangan harga-harga, terkendali. Kita bentuk Satgas Pangan, kita buat harga eceran tertinggi beras, dalam rangka mengontrol pergerakan harga yang diakibatkan faktor spekulasi dan bukan didasarkan pada faktor demand (permintaan)," kata Simorangkir.

Inflasi tahunan (year on year) tercatat 3,58 persen dan 'year to day' sekitar 2,67 persen. "Kami berkeyakinan inflasi sekitar 3,2 persen pada 2017," kata Simorangkir.

Jika dilihat secara regional, inflasi tertinggi masih terjadi di Sumatera 0,23 persen, di Jawa sekitar 0,2 persen. Sementara di Indonesia Timur mengalami deflasi 0,3 persen. "Inflasi perlu dikendalikan, karena inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat," kata Simorangkir.

"Inflasi yang tinggi juga menghambat investasi produktif karena ketidakpastian harga-harga. Pengusaha akan menetapkan harga yang lebih tinggi karena ketidakpastian tadi. Ketika faktor input bahan baku menjadi lebih tinggi, maka harga jual akan semakin tinggi. Ini kontraproduktif dalam jangka pendek. Inflasi tinggi juga mengakibatkan daya saing kita semakin menurun," kata Simorangkir.

Inflasi juga memicu munculnya orang miskin baru. Komponen makanan menyumbangkan 73,93 persen dan khusus untuk beras menyumbangkan 21,8 persen terhadap penentuan garis kemiskinan.

"Jadi, kalau terjadi kenaikan harga beras satu persen, maka penduduk yang nyaris miskin akan menjadi miskin. Setiap kenaikan harga beras satu persen akan mengakibatkan peningkatan orang miskin sebesar 120 ribu orang. Tapi yang mengherankan rokok menyumbangkan 11 persen terhadap garis kemiskinan," kata Simorangkir.

Inflasi yang tinggi juga meningkatkan beban APBN meningkat, khususnya terhadap surat utang negara (SUN). "Hasil perhitungan empiris menunjukkan, setiap satu persen kenaikan suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) mengakibatkan tambahan baru pembayaran bunga sebesar Rp 300 miliar. Ketika inflasi tinggi, supaya orang mau membeli surat berharga negara, bunga akan dinaikkan," kata Simorangkir.

Menurut Simorangkir, tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya saing suatu negara dan keputusan ekonomi pelaku usaha. Kini peringkat inflasi sebagai penghambat investasi turun dari peringkat lima menjadi sepuluh. "Ini kemajuan luar biasa," katanya.

Ekonom dan analis PT Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, setuju inflasi wajib dikendalikan dengan semua cara. Namun, katanya, turunnya angka inflasi secara nasional saat ini harus disikapi bijak karena tak selamanya terkait dengan tumbuhnya perekonomian.

"Pengalaman di banyak negara yang mengalami tekanan politik seperti Arab Spring, itu karena tekanan harga. Di Indonesia, kita masih ingat 1997-1998 adalah periode politik yang cukup siginfikan buat Indonesia, di antaranya dipicu inflasi tinggi," kata Lana.

Lana menyebut tren inflasi nasional yang turun tak lepas dari tren penurunan inflasi di dunia. Inflasi turun karena harga komoditas mengalami penurunan. "Besar kemungkinan itu efek melambatnya pendapatan masyarakat. Kita lihat UMP (Upah Minimum Provinsi) riil dari 2014 ke 2016 turun lumayan tajam, sekitar 10,4 persen," katanya.

Lemahnya permintaan dari masyarakat juga bisa berimbas pada penurunan inflasi.

"Kebijakan pemerintah membantu stabilisasi harga. Upaya membantu daya beli melalui bantuan sosial bersifat temporer, karena yang diinginkan adalah penciptaan lapangan kerja. Mungkin dana desa dan transfer desa ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang padat karya," katanya. [wir/air]

Tag : inflasi

Komentar

?>