Rabu, 22 Nopember 2017

Peserta JKN-KIS di Bojonegoro 2017 Capai 56,79 Persen

Selasa, 14 Nopember 2017 09:56:53 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
Peserta JKN-KIS di Bojonegoro 2017 Capai 56,79 Persen

Bojonegoro (beritajatim.com) - Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro, Muhammad Masrur Ridwan mengatakan, progres program JKN-KIS saat ini adalah sinergi antara BPJS kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Adanya sinergitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Data dari BPJS Kesehatan sejak beroperasi tahun 2014, sudah mencapai 121.6 juta jiwa. Sedangkan ditahun 2016 meningkat menjadi 171.9 juta jiwa. Dan di tahun 2017 kepesertaan JKN KIS terus meningkat di angka 184.4 juta jiwa.

"Diharapkan akhir tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah ikut kepesertaan JKN-KIS," ujarnya, Selasa (14/11/2017).

Program JKN bukan hanya pengeluaran saja tapi investasi dalam jangka pendek. Program JKN-KIS lanjut dia, bisa meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang meningkatkan modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup, serta meningkatkan ekonomi pembangunan.

"Di bulan Juni 2018, Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan untuk Pemerintah Daerah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC)," jelasnya.

Sehingga, kata dia, diharapkan Kabupaten Bojonegoro bisa menjadi salah satu dari Kabupaten yang menerima penghargaan tersebut. Capaian peserta JKN-KIS di Bojonegoro per 10 Nopember 2017, yang ikut kepesertaan sebanyak 56,79 persen dari penduduk Bojonegoro.

"Dan untuk itu, dimohon kerja sama dan bantuan Pemerintah Daerah untuk mencapai UHC tersebut. Selain itu, mohon bantuan OPD terkait untuk mengajak masyarakat untuk berpola hidup sehat. Karena tingkat keberhasilan jajaran kesehatan, yakni dimana jika sedikit orang yang berkunjung ke rumah sakit," tutur Masrur.

Bupati Bojonegoro Suyoto, mengatakan, hal yang sulit untuk mewujudkan kesehatan adalah gotong royong. Dibidang kesehatan pada saat JKN diterapkan, tantangan terberat adalah bagaimana rakyat bisa gotong royong saling membantu,  sehingga masalah kesehatan bisa teratasi.

Kedua, lanjut Suyoto, kemampuan masyarakat untuk membayar iuran JKN-KIS. Karena pekerjaan masyarakat berbeda-beda. Jika PNS pasti sangat mudah karena langsung bisa potong gaji, tetapi masalahnya ada pada masyarakat yang penghasilannya dibawah satu juta.

"Sehingga cara yang tepat adalah dengan pelan-pelan, dimana industri tumbuh maka harus ada jaminan kesehatan. Selain itu, Kecamatan dan Desa harus memastikan bahwa orang yang mampu secara ekonomi harus ikut kepesertaan JKN-KIS, serta Perangkat Desa yang kapasitas keuangannya mampu," tegasnya.

Hal itu disampaikan Suyoto kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Bojonegoro yang mengikuti kegiatan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) Wilayah Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan edukasi kesehatan "Gaya Hidup Sehat dan Cerdas" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro. [lus/kun]

Berita Terkait

    Komentar

    ?>