Selasa, 24 Oktober 2017

Caplok Saham Freeport, Rini Batasi Maret 2019

Kamis, 12 Oktober 2017 09:45:09 WIB
Reporter : -
Caplok Saham Freeport, Rini Batasi Maret 2019

Jakarta (beritajatim.com)- Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) bisa rampung 2018. Kalau meleset paling lambat Maret 2019.

Hal tersebut dikatakan Rini usai rapat koordinasi terkait perkembangan kartu tani sebagai program subsidi pupuk di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (11/10/2017). "Memang kita masih bicara akhir tahun 2018, tapi kalau sampai miss miss kan tau sendiri kan, dokumentasi apa segala. Selambat lambatnya Maret 2019," kata Rini.

Rini tetap menargetkan proses tersebut sesuai kesepakatan awal antara pemerintah dengan Freeport. Untuk itu, segala proses yang akan ditempuh harus dikebut. Sehingga, target divestasi bisa tercapai. "Tapi targetnya masih akhir 2018 Desember. Tetapi kita masih menyelesaikan apa namanya shareholder agreementnya dan macam macam. Itu kita kalau sampai miss, paling lambat maret 2019," ujarnya.

Ada hal yang paling krusial kata Rini yang saat ini yang menjadi prioritas pembahasan, yakni soal metode kalkulasi valuasinya, dimana ada sedikit perbedaan pendapat antara kedua belah pihak.

"Sekarang masih dalam pembicaraan terus terutama mengenai metode kalkulasi valuasinya. Terus, jadwalnya lagi juga apakah sekaligus 2018 apakah 2019 apakah sebagian atau langsung. Itu masih di finalkan," katanya.

Sebagai informasi, Freeport tak setuju jika valuasi saham dilakukan dengan menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan hanya sampai 2021, seperti yang diusulkan Kemenkeu.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu menyatakan, divestasi saham harus berdasarkan transaksi yang mencerminkan nilai wajar bisnis sampai tahun 2041 dan Freeport mempertahankan kontrol manajemen serta tata kelola.

Menurut Freeport, Kontrak Karya (KK) telah menjamin hak sampai 2041, maka tidak adil kalau pemerintah hanya menghitung manfaat yang diperoleh Freeport sampai 2021 saja. Mereka berpegang pada Pasal 31 KK, yang menurut penafsiran mereka menjamin hak sampai 2041. [inilah.com]

Tag : freeport

Komentar

?>