Kamis, 13 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Subsidi Elpiji 3 Kg ke Bansos Terancam Mundur, Apa Sebabnya?

Rabu, 30 Agustus 2017 23:14:03 WIB
Reporter : Rindi Suwito
Subsidi Elpiji 3 Kg ke Bansos Terancam Mundur, Apa Sebabnya?

Banyuwangi (beritajatim.com) - Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial Andi ZA Dulung menjelaskan, proses Integrasi Elpiji 3 kg kedalam bantuan sosial dikawatirkan akan mundur pelaksanaannya pada Januari 2018 mendatang. Pihaknya mengakui masih ada beberapa persoalan yang akan diselesaiakan terlebih dahulu antar kementerian.

"Tadinya confirm 1 Januari 2018 dimulai tapi masih ada beberapa kendala yang mesti diselesaikan di antara kementerian terkait. Jika sampai dengan Oktober tidak ada keputusan saya kawatir implementasinya tidak bisa di bulan Januari," terang Andi ZA Dulung, saat memberikan sambutan rakor dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Banyuwangi, Rabu (30/8/2017).

Kementerian Sosial, kata Andi, masih membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan integrasi subsidi elpiji dengan bansos lainnya. Akan tetapi, Kemensos telah menyediakan basis data terpadu yang akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 kg tersebut.

"Data kita sudah ada. Kita mencatat sebanyak 25,7 juta warga tidak mampu bisa mendapatkan subsidi elpiji 3 kg," tambahnya.

Menurut Andi, selama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan subsidi elpiji. Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai adalah subsidi kepada barang. "Sistem ini harus diubah kepada sistem subsidi ke masing masing orang yang membutuhkan. Ini yang tengah diselesaikan sehingga bisa tepat sasaran," tambahnya.

Misalnya, lanjut Andi, para penerima PKH nantinya juga akan menerima subsidi elpiji. Selain bantuan subsidi elpiji Keluarga Penerima Manfaat juga akan masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 110 ribu setiap bulan.

"Tahun ini sebanyak 1,2 juta telah di kucurkan di 44 kabupaten kota. Jumlah ini akan terus bertambah hingga memcapai 15,5 juta KPM bisa menerima BPNT," kata andi.

Rencananya, penyaluran BPNT akan dilakukan secara bertahap, karena masih banyak kendala di lapangan. Seperti, pihak perbankan yang ditunjuk belum mempunyai agen yang menjual sembako. Oleh karena itu, Kementerian Sosial bersama Himbara saat ini terus melakukam mapping agen-agen perbankan yang bisa menyalurkan BPNT. [rin/suf]

Komentar

?>