Sabtu, 25 Nopember 2017

Tebu Masuk Kebutuhan Pokok, Kena Pajak Asalkan...

Jum'at, 14 Juli 2017 20:39:26 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Tebu Masuk Kebutuhan Pokok, Kena Pajak Asalkan...

Malang (beritajatim.com) - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), kini bisa bernafas lega. Dari hasil pertemuan dengan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan rencana pemberlakuan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 persen atas gula tani, petani tebu tidak dikenakan pajak. Asalkan, omset petani tebu dibawah Rp.4,8 milyar.

“Kami mulai sedikit lega mas dengan dua point hasil rapat itu. Gula memang kena PPN, tetapi petani tebu bukan pengusaha kena pajak, sehingga tidak kena PPN asalkan omset petani dibawah Rp 4,8 miliar per tahun,"  beber Dwi Irianto, Ketua APTRI Kabupaten Malang, Jumat (14/7/2017).

Kata dia, APTRI telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pajak di ruang rapat madya Direktur Jenderal Pajak, lantai 5 gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis, (13/07/2017) kemarin.

Hasil pertemuan itu ada dua point, antara lain:

1. Atas penyerahan gula oleh petani tebu beromset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak terutang PPN karena petani tersebut tidak dikategorikan  (dikukuhkan) sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pedagang tidak dapat membebankan PPN yang terutang kepada petani.

2.Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan kebijakan penetapan gula petani sebagai  barang kebutuhan pokok, yang ditetapkan sebagai bukan barang kena pajak, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

Hal ini sejalan dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39  tahun 2016 tentang Pengujian UU PPN Nomor 42 tahun 2009.

Menurut Dwi, dua point tersebut telah ditandatangani bersama, antara lain, Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI H.M Arum Sabil, Ketua Umum  DPN APTRI Soemitro Samadikoen, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan Arif Yanuar, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Awan Nurmawan Nuh.

Karenanya, pihaknya meminta kepada Pemerintah agar gula petani tidak terutang PPN. "Dirjen Pajak akan mengusulkan agar gula petani masuk dalam barang kebutuhan pokok layaknya beras, sehingga tidak terutang PPN. Ia memahami, Dirjen Pajak bukan pengambil keputusan, hanya sebatas pelaksana, tetapi setidaknya dengan adanya dua poin tersebut turut membantu petani membebaskan pajak gula tani," bebernya.

Dwi melanjutkan, Dirjen pajak hanya sebatas mengusulkan kepa Menteri Keuangan agar menerbitkan surat Keputusan bahwa gula tani tidak dikenakan PPN. Secara "dejure" surat keputusan belum ada, namun Dirjen Pajak akan membantu dan berjanji dalam waktu seminggu ini akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI.

"Kami minta gula petani harus bebas pajak, baik pindah tangan dari petani ke pedagang atau pedagang ke konsumen. Kan sekarang sudah ada batas Harga Eceran Tertinggi (HET)," tambahnya.

Dwi menambahkan, jika PPN 10 persen tetap diberlakukan bagi gula tani, maka sebagian besar petanintebu akan beralih menanam tanaman lain, sebab merugi banyak. (yog/kun)

Tag : tebu

Komentar

?>