Kamis, 27 Juli 2017

Tolak Pajak Tebu, Petani di Malang Siap Kepung Istana

Rabu, 12 Juli 2017 13:47:41 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Tolak Pajak Tebu, Petani di Malang Siap Kepung Istana
Foto Ilustrasi

Malang (beritajatim.com) - Petani tebu di Kabupaten Malang siap mengepung Istana Negara di Jakarta apabila pemerintah, tetap menarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk pajak gula tani. Aksi bakal dilakukan bersama petani tebu dari seluruh Indonesia.

Ketua DPD Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Malang, Dwi Irianto, Rabu, (12/07/2017) menilai pemberlakuan Pajak Gula Tani itu bakal berdampak kerugian serius bagi petani tebu.

“Kami petani tebu menolak pengenaan PPN 10 persen dan meminta pembebasan PPN gula tani itu," ungkap Dwi Irianto.

Dwi menjelaskan, gula termasuk barang strategis dan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak sehingga dinilai tidak tepat jika harus  dikenakan PPN. Apalagi beras, jagung dan kedelai juga tidak dikenakan PPN.

Saat ini, para pedagang ketakutan membeli gula petani karena khawatir harus menanggung PPN. Akibatnya, gula petani banyak yang belum laku. Padahal saat ini adalah puncak musim giling.

"Banyak gula petani yang masih menumpuk di gudang-gudang pabrik. Hal itu karena dampak kebijakan pajak gula tani itu," tegas Dwi.

Menurutnya, pemberlakukan pajak gula tani itu sangat memberatkan dan akan menambah beban kerugian petani. Apalagi, saat ini petani telah mengalami kerugian akibat rendemen rendah, juga kenaikan biaya produksi dan turunnya produksi tebu di kebun.

Kondisi itu, Dwi menerangkan, masih diperparah dengan rendemen atau kadar air dalam tebu saat ini rata-rata hanya 6,5 persen. Artinya satu kwintal tebu hanya menghasilkan 6,5 kilogram gula pasir. Belum lagi produksi tebu di kebun rata rata turun 30 persen dari tahun lalu, tetapi biaya produksi justru naik 15 persen.

"Sekarang akan dikenakan PPN 10 persen, malah rugi banyak petani tebu ini," ucapnya.

Ia menambahkan, petani juga menolak pemberlakuan harga eceran gula yg dibatasi Rp. 12.500/kg, sebab dinilai bisa memicu harga pembelian gula tani rendah dibawah Rp. 10.000/kg, jauh dibawah biaya produksi dampak pedagang yang memperhitungkan biaya distribusi.

Karenanya, APTRI menolak kebijakan rencana pemberlakuan PPN itu. Jika dalam kurun waktu 2 (dua) minggu belum ada keputusan pembebasan PPN maka petani akan melakukan unjuk rasa ke Istana Negara dengan kekuatan 5000 petani.

"Kami akan mengepung Istana Merdeka meminta kejelasan Presiden terkait pajak gula tani itu," tegasnya.

Kesepakatan menduduki gedung Istana Negara itu sudah dibahas dalam rapat bersama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Aula Pabrik Gula Rejo Agung Madiun pada 7 Juli lalu.

Sekedar diketahui, jumlah petani tebu di Kabupaten Malang diatas 3 ribu lebih petani. Mereka mengelola secara langsung lahan tebu seluas lebih dari 40 ribu hektar. [yog/but]

Tag : petani tebu

Komentar

?>