Sabtu, 21 Oktober 2017

Pajak Tebu 10 Persen, Ini Kata DPRD Kabupaten Malang

Senin, 10 Juli 2017 18:36:11 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Pajak Tebu 10 Persen, Ini Kata DPRD Kabupaten Malang
Kusmantoro Widodo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang berharap, pemerintah pusat mengkaji lagu penerapan pajak pertambahan nilai 10 persen bagi petani tebu. Dengan juga siap mengawal aspirasi dari petani tebu apabila pajak 10 persen itu, dianggap merugikan petani tebu.

“Kami di Komisi B siap mengawal aspirasi petani tebu perihal ppn 10 persen ini,” ungkap Kusmantoro Widodo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Senin (10/7/2017).

Menurutnya, nasib para petani tebu saat ini semakin memprihatinkan dengan adanya upaya penerapan ppn 10 persen terhadap hasil usaha panen mereka.

Hal itu dikarenakan beban yang ditanggung petani tebu, semakin berat dengan adanya biaya produksi yang semakin besar dan membengkak setiap musim ataupun panen tebu.

"Kaita kawal aspirasi para petani terkait rasa keberatan mereka dengan aturan baru yang bakal diterapkan oleh pemerintah nanti,” bebernya.

Kusmantoro menambahkan, biaya produksi  untuk tanaman tebu sangat besar.Belum termasuk ongkos pembelian pupuk dan upah tukang tebang. Dengan penerapan aturan baru ini, pihaknya juga menyatakan keberatan. Sebagai ilustrasi biaya angkut tebu mencapai lima ribu rupiah per kwintalnya. Biaya itu belum ditambah ongkos angkut sebesar Rp.50 ribu per sekali angkut menuju pabrik.

“Melihat permasalahan ini, Komisi B siap mengakomodir aspirasi dari petani tebu rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Ada baiknya pemerintah melakukan kaji ulang, agar nasib para petani tebu rakyat bisa membaik,” tutupnya. (yog/ted)

Tag : petani tebu

Komentar

?>