Kamis, 27 April 2017

Gubernur Jatim Inginkan Adanya Perluasan Pengelolaan Pelabuhan

Senin, 20 Maret 2017 20:48:39 WIB
Reporter : Fahrizal Tito
Gubernur Jatim Inginkan Adanya Perluasan Pengelolaan Pelabuhan

Surabaya (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo inginan adanya perluasan pengelolaan pelabuhan diarea wilayah Jatim. Hal tersebut disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan saat kunjungan di PT.Terminal Teluk Lamong – Pelindo 3, Surabaya, Senin (20/3/2017).

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, menuturkan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan supaya bisa diserahkan kepada provinsi, supaya tujuan sebuah rencana akan bisa mempermudah dalam pengerjaannya.

“Apabila perizinan pengembangan pelabuhan tetap menunggu keputusan dari pusat akan memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga rencana yang harusnya segera dikerjakan, pelaksanaannya akan tertunda. Dampaknya, pembangunan sebuah daerah tidak akan sesuai target,” ujar Gubernur Jatim , Dr. H. Soekarwo.

Ia mengatakan, sesuai presentasi Dirut PT. Pelindo pengembangan pelabuhan harus melalui sepuluh mekanisme mulai dari izin lokasi, studi kelayakan, izin lingkungan, izin reklamasi, izin pengerukan, rekomendasi keamanan, studi dan perjanjian konsensi, izin pembangunan dan izin operasi.

"Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan ini sangat dibutuhkan karena provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat," kata Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat cukup membuat prosedur dan norma, sedangkan provinsi sebagai pelaksananya. “Apabila pemerintah pusat memberikan wewenang tersebut maka semua perizinan akan cepat selesai. Melalui layanan one stop service atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perizinan akan mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama,” jelasnya.

Selain itu, dengan adanya one stop service tersebut, pemerintah pusat akan ikut mewujudkan pemerintahan yang baik / good governance, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik.

Langkah Gubernur Jatim tersbut mendapat dukungan dari Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Orias Petrus Moedak, pihaknya menyampaikan pembangunan dan modernisasi pelabuhan di bawah naungannya, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Namun banyaknya izin yang memerlukan waktu panjang menjadi penghambat pembangunan pelabuhan sebagai sektor penunjang poros maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini perizinan untuk pengembangan pelabuhan, sebagai informasi ke pak Menteri, bahwa kami membutuhkan sepuluh izin pak, jadi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) ada Izin Lokasi, Studi Kelayakan, Izin Lingkungan, Izin Reklamasi, Rekomendasi Keamanan, Studi dan Perjanjian Konsesi, Izin Pembangunan, baru bisa operasi," kata Orias Petrus Moedak, Dirut PT. Pelindo III.

"Ini memang secara Undang-undang memang diperlukan izin-izin ini, jadi memang yang bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah hari antar pihak izin ini, karena izin-izin ini memang diperlukan sesuai dengan Undang-undang, mungkin jumlah hari untuk mendapatkan izin ini yang perlu sesuaikan supaya tidak terlalu lama untuk mengembangkan pelabuhan,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi usulan Pakde Karwo mengenai perizinan pengembangan pelabuhan, pihaknya sangat mendukung penuh hal tersebut.

"Tujuan pemerintah saat ini adalah menginginkan semua menjadi efisien dalam semua pengelolaan, produktifitas dan disiplin kerja. Jika perizinan bisa diselesaikan di tingkat daerah, maka menjadi wewenang daerah. Apabila menunggu pemerintah pusat, maka tidak akan bisa berjalan dengan efisien," tangap Luhut. (ito/kun)

Komentar

?>