Senin, 18 Desember 2017

Pakde Karwo: Pasal 33 dan 34 UUD Dibuldoser Liberalisasi

Minggu, 28 Agustus 2016 03:33:11 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pakde Karwo: Pasal 33 dan 34 UUD Dibuldoser Liberalisasi

Jember (beritajatim.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar telah dibuldoser liberalisasi ekonomi.

"Konsep ekonomi kerakyatan dibuldoser mekanisme ekonomi pasar yang sangat liberal. Di sini (ekonomi kerakyatan) konsepnya keadilan, liberalisasi konsepnya efisiensi. Efisiensi dan keadilan tidak pernah ketemu," kata Soekarwo, dalam pembukaan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Wilayah Jawa Timur, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Sabtu (27/8/2016).

Pemerintah seharusnya mempertemukan konsep tersebut. "Tidak boleh diserahkan kepada pasar. Yang kecil siapa yang mengurusi? Bupati. Tidak boleh yang kecil diserahkan dalam sistem dagang yang menganut efisiensi, karena efisiensi memakan yang lemah. Efisiensi adalah musuh laten keadilan," kata Soekarwo.

Kepala daerah harus mengambil keputusan tentang keadilan, bukan diserahkan kepada pasar. "Ini ideologis sekali. Bukan sekadar public policy. Ini Pancasila yang kita ikrarkan tiap hari," kata Soekarwo.

"Di satu pihak, liberalisasi telah memakan kita. Satu persen penduduk Indonesia telah menguasai lima puluh persen lebih aset nasional. Disparitas semakin tinggi, akan timbul konflik sosial. Kesenjangan yang semakin melebar akan menimbulkan ongkos yang mahal sekali, yaitu konflik sosial. Niat kita rukun. Tapi kalau disparitas menganga, lama-lama jadi konflik," kata Soekarwo.

Soekarwo mencontohkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan fenomena pemerintah Amerika Serikat membiayai usaha kecil sebagai contoh bagaimana pemerintah tak bisa berdiam diri menghadapi liberalisme pasar.

"Begitu keluar dari Uni Eropa, Inggris rugi. Tapi ini bukan masalah untung-rugi. Ini masalah harga diri United Kingdom yang jadi pasar Jerman yang dulu musuhnya. Di satu pihak, tenaga kerja Timur Tengah banjir ke Inggris. Produk domestik bruto Inggris berisiko lebih lemah. Tapi 'to be or not to be' dia harus ambil, karena ini menyangkut harga diri," kata Soekarwo.

Soekarwo mencontohkan reformasi struktural di Amerika Serikat. "Negara yang sangat liberal seperti Amerika mengambil pemihakan terhadap UMKM. UMKM harus jadi prioritas. Dia mengambil keputusan kelompok kecilnya diberi suku bunga murah, yang kecil pajaknya rendah. Itu Mbah-nya liberalisasi. Jadi kita minimal harus seperti itu. Jangan sampai UMKM, koperasi, ditarik pajak. Kita harus melakukan perbaikan struktural: usaha kecil mikro bunga rendah, pajak rendah. Yang kecil harus dibela. Yang besar efisien, yang kecil pokoknya hidup," katanya. [wir]

Tag : pasar

Komentar

?>