Ekbis

Terpilihnya Dirut Bank Jatim, Ini Harapan DPRD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Kalangan DPRD Jawa Timur berharap proses seleksi dan penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Jawa Timur sebagai salah satu BUMD milik Jatim untuk taat aturan.

Karena persyaratan dan seluruh tahapan seleksi direksi BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Ketua komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio di DPRD Jatim, Rabu (19/6) mengatakan dalam PP 54/2017 disebutkan dengan detail dan lengkap semua tahapan proses rekruitmen (seleksi) direksi BUMD beserta syarat-syaratnya. Pasal paling krusial yang berpotensi dilanggar itu adalah pasal 57 huruf (h) PP No54/2017.

Bahwa seseorang untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali. Aturan tersebut dibuat untuk dilaksanakan dalam penetapan direksi seluruh BUMD.”Aturan PP 54/2017 itu berlaku untuk semua BUMD, termasuk Bank Jatim,” tegas Renville politisi asal Fraksi partai Demokrat Jatim ini.

Jika sampai ada BUMD di Jawa Timur melanggar aturan tersebut, lanjut Renville, pihaknya tidak segan-segan untuk mengingatkan. Bahkan melakukan upaya untuk pembatalan semua proses seleksi direksi di BUMD. “Jika PP itu tidak dipatuhi atau dilanggar, kami akan mengajukan pembatalan dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri,” terang Renville.

Pengajuan Pembatalan itu bisa dilakukan Anggota DPRD Jawa Timur karena DPRD merupakan bagian dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini karena modal usaha BUMD berasal dari APBD. “Kita bisa mengajukan pembatalan itu, karena BUMD itu milik pemerintah provinsi. dimana didalam struktur pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif (DPRD) sebagai pemegang saham di BUMD,”tegasnya.

Senada Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengatakan gar pelaksanaan penentuan direksi harus patuh dan tunduk kepada PP No.54/2017 tentang BUMD khususnya pasal 57 huruf (h) tentang usia calon direksi BUMD yakni minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun. “Inilah perlunya dilakukan komunikasi dengan DPRD sebagai fungsi legislasi dan pengawasan agar selalu mematuhi aturan-aturan,” ujarnya.

Dijelaskan Anik, dalam PP No. 54/2017 itu, ada beberapa persyaratan dalam calon direksi yang cukup banyak. “PP tersebut juga nyambung dengan draft perubahan raperda BUMD yang sedang kita bahas saat ini, aturan soal batasan umur direksi BUMD itu juga tertuang di Raperda,”ujarnya.

Dalam PP tersebut, juga diatur syarat dan kriteria calon direksi, tapi DPRD Jatim tidak akan ikut campur apakah Direksi itu berasal dari orang dalam atau orang luar dari kalangan professional. Namun sebagai lembaga yang menjalankan fungsi control, hanya mengingatkan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang berlaku. “Kalau sampai dilanggar, bisa munculnya gugatan hukum,” tegas Anik politisi asal Fraksi PKB Jatim ini.

Ia menambahkan, pihaknya memahami keputusan RUPSLB berada di tangan para pemegang saham, namun Anik berharap sebagai mitra kerja, minimal ada koordinasi. Jangan seperti selama ini, mulai proses seleksi direksi tidak pernah ada komunikasi apapun. “Jangankan diberitahu, diundang juga tidak. Minimal kan ada komunikasi supaya kami tahu perkembangan BUMD seperti PT Bank Jatim ini,”imbuhnya.

Seperti diketahui, PT Bank Jatim Tbk, Rabu (19/6) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menetapkan susunan direksi yang baru. Satu diantaranya adalah penetapan kursi jabatan Direktur Utama PT Bank Jatim yang sejak bulan Apriil lalu ditinggal R Soeroso. Dalam RUPSLUB ini, hadir para pemegang saham PT Bank Jatim yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan bupati/walikota dari 38 daerah di Jawa Timur. (kominfo-jatim)

Apa Reaksi Anda?

Komentar