Ekbis

Pemerintah Hanya Bingung Jika Harga Padi dan Cabai Naik

Jember (beritajatim.com) – Petani padi dan cabai sebenarnya senasib dalam urusan kesejahteraan dan perhatian dari pemerintah. Faktor fluktuasi harga jadi pemicu perhatian pemerintah.

“Cabai dan padi sama. Tatkala gejolak seperti sekarang: (Harga) cabai turun, pemerintah tidak pernah merespons. (Harga) cabai naik, bingung semua. Harga Padi sekarang anjlok. Rp 3 ribu per kilogram petani dapat apa. Semestinya, HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sekarang Rp 4.500 per kilogram,” kata Edi Suryanto, tokoh petani dari Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Edi mengajak semua pihak membandingkan dengan harga beras. “Harga beras paling murah sekarang Rp 9 ribu per kilo. Kalau HPP Rp 4.500, sudah pas. Apa keuntungan (pengusaha) penggilingan mau terlalu banyak? Jadi harga HPP GKP (Gabah Kering Panen) atau GKS (Gabah Kering Sawah) Rp 4.500, petani baru merdeka” katanya.

“Kami tak perlu harga sangat mahal, tapi stabil. Sama seperti cabai. Kami tidak perlu harga cabai Rp 50 ribu per kilogram. Cukuplah Rp 15-20 ribu per kilogram, itu sudah cukup,” kata Edi.

Saat ini harga cabai kecil Rp 4-5 ribu per kilogram dan cabai besar Rp 12 ribu per kilogram. “Masih jauh dari harga standar. Tapi kok diam saja? Mestinya harus Rp 15 ribu. Semestinya industri yang bercokol di NKRI ini bermitra dengan lembaga tani, supaya harga stabil dan pasar jelas, supaya tidak ada fluktuasi harga signifikan,” kata Edi.

Edi menyesalkan imbauan pemerintah daerah agar petani berutang kepada bank untuk menutupi kerugian saat harga anjlok. “Lho petani dikasih utang terus, modar. Akhirnya tidak bisa melunasi, sawahnya dijual. Petani tidak punya sawah. Yang untung golongan investor. Kapitalis lagi,” katanya.

Edi meminta agar pemerintah daerah ikut mencari solusi untuk mengatasi jatuhnya harga melalui pemanfaatan dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD. “Daripada Rp 712 miliar dikembalikan lagi (ke kas daerah), separuhnya diperuntukkan petani. Tidak usah separuh, Rp 100 miliar saja untuk pembelian gabah buffer stock. Bulog dimanfaatkan. Bulog jangan menjadi perum, tapi menjadi lembaga pemerintah non departemen,” katanya.

“Ini harapan petani. Kalau tidak dinaikkan (diusulkan) ke atas, petani akan demo besar-besaran dimulai dari Jember,” kata Edi.

Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri membenarkan perlunya campur tangan pemerintah. “Kalau lombok murah, masa petani harus bangkrut. Ya pemerintah ambil langkah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus ambil langkah, harus tahu, bagaimana agar harga (komoditas) petani terangkat. Bukan dibiarkan,” katanya.

Komisi B mengusulkan sistem yang dibuat semua pemangku kepentingan untuk menyelamatkan petani. “Pemerintah harus mengantisipasi masalah pupuk, harga, dan serangan hama wereng. Kalau pupuk langka, ada persoalan, apa sih yang dikerjakan stakeholder terkait? Sebenarnya harus preventif, wong RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) jelas. Kalau terkait harga murah, bagaimana antisipasinya, kerjasama dengan Bulog. Ada solusi cerdas, bagaimana membeli gabah petani dengan harga standar,” kata Bukri.

Komisi B menyarankan agar semua pemangku kepentingan pertanian duduk bersama untuk mencari solusi. “Kemarin sudah. Bulog sudah komunikasi dengan Sekda, stakeholder, dengan Dinas Pertanian. Cuma menunggu bupati untuk menyampaikan apa yang dihasilkan. Tapi ini sudah panen. Tidak usah berbelit-belit dalam rangka menghadapi ini. Produktivitas petani luar biasa. Tapi harga (jual) harus dibantu pemerintah, di antaranya para penggiling dan Bulog,” kata Bukri. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar