Ekbis

Pembangunan Ekonomi di Jember Masih Timpang

Jember (beritajatim.com) – Pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih timpang. Sektor pertanian tertinggal.

“Indeks rasio gini di Kabupaten Jember adalah 0,34. Ini artinya sebagian kecil mendominasi sebagian besar,” kata Hermanto Rochman, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, usai dialog publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dan Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, di aula Keluarga Alumni Universitas Jember (Kauje), Selasa (13/8/2019).

Hermanto mengatakan, berdasar data Badan Pusat Statistik, pengeluaran per kapita masyarakat Jember adalah Rp 9,09 juta per tahun pada 2018. “Pengeluaran per kapita ini akan berdampak pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), karena daya beli masyarakat tinggi. PDRB akan naik,” katanya.

“Tapi naiknya PDRB ini terimplentasi keseluruhan atau tidak? Ternyata indeks gini rationya 0,34. Jadi PDRB meningkat pada sebagian kecil saja (masyarakat), mungkin di wilayah perkotaan karena aspek swasta yang bergerak,” kata Hermanto. Namun sebagian besar masyarakat di wilayah pinggiran memiliki daya beli kecil.

“Kenapa demikian? Karena PDRB-nya tidak didukung sektor unggulan yaitu pertanian,” kata Hermanto. Ia menduga pencapaian PDRB Jember tidak didukung aspek kebijakan tapi memang pemerintahan berjalan auto pilot dan dipicu sektor swasta.

PDRB jadi ukuran pembangunan. “Tapi apakah pembangunan itu berdampak merata? Biar PDRB berbanding lurus dengan gini ratio, maka harus didukung sektor unggulan. Kebijakan harusnya mendukung sektor pertanian.”

“Kalau yang bergerak adalah sektor industri atau manufaktur, sektor pertanian tertinggal, ini ada dua kemungkinan. Pertama, ini bergerak alami. Kedua, atau pemerintah memang meninggalkan sektor pertanian menuju industri. Tapi ini kan harus dibuktikan dengan kajian,” kata Hermanto.

Legislator DPRD Jatim Muhammad Fawait mengatakan, peningkatan PDRB tak boleh mengabaikan pemerataan. “Penambahan PDRB hari ini dinikmati segelintir orang. Tak semakin rata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini justru tak sesuai semangat Pancasila. Semangat Pancasila tidak tercermin di Kabupaten Jember,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar