Ekbis

OJK Kediri Yakin Industri Jasa Keuangan Tahun 2019 Tumbuh Lebih Baik

Kediri (beritajatim.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri optimistis pertumbuhan industri jasa keuangan tahun 2019 dapat lebih baik dari 2018. Salah satu indikator adalah pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan dan dana pihak ketiga sektor perbankan yang dihimpun meningkat masing-masing sebesar 6,85 persen dan 11,41 persen.

Industri keuangan yang terus bertumbuh diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terutama bagi UMKM di pedesaan.

“Ini merupakan salah satu dari 5 (lima) kebijakan strategis OJK di tahun 2019, yaitu akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di daerah terpencil,” kata Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto dalam acara Media Update di Kediri, Senin (11/3/2019) malam.

Masih kata Bambang di hadapan puluhan wartawan, kemudahan yang diperoleh masyarakat di desa dan di pasar untuk mengakses sumber permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara otomatis akan mengurangi ketergantungan peran rentenir.

Tahun ini OJK Kediri bekerja sama dengan pemerintah daerah bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri akan melakukan beberapa program kerja yaitu; penyusunan kajian potensi unggulan ekonomi daerah, kemudian bussiness matching untuk mempertemukan UKM/masyarakat yang belum mengakses lembaga jasa keuangan formal dengan LJK yang diawasi OJK, serta peningkatan peran LJK dalam perekonomian salah satunya adalah dalam rangka pemberantasan rentenir.

Dalam menjalankan tugasnya yaitu perlindungan konsumen, jumlah pengaduan konsumen yang disampaikan kepada OJK Kediri pada 2018 sebanyak 143 pengaduan, meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 87 pengaduan.

Selain pengaduan, OJK Kediri juga melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi atau membutuhkan informasi (walk in) mengenai industri jasa keuangan. Jumlah pelayanan masyarakat secara walk in ke Kantor OJK Kediri pada 2018 sebanyak 325 kedatangan, meningkat jika dibanding dengan tahun 2017 sebanyak 250 kedatangan.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi OJK bersama dengan media selama ini telah berhasil meningkatkan pemahaman (awareness) masyarakat mengenai posisi dan peran OJK Kediri dan itu perlu ditingkatkan,” ujar Bambang.

Dalam acara tersebut, Bambang juga memberikan tanggapan terkait topik industri keuangan yang saat ini sering dimunculkan sebagai topik utama di media yaitu terkait klaim asuransi yang pencairannya tertunda dari perusahaan asuransi yaitu AJB Bumiputera dan Jiwasraya.

“Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa lembaga jasa keuangan yaitu asuransi berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini kedua perusahaan tersebut sedang melakukan pembenahan bisnis dalam rangka meningkatkan likuiditas dan proses tersebut selalu dimonitoring oleh OJK,” kata Bambang.

Bambang juga memberikan imbauan apabila masyarakat merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan pelayanan industri jasa keuangan termasuk asuransi, bisa datang ke Kantor OJK Kediri untuk menyampaikan keluhannya. OJK akan menindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bambang juga menyampaikan bahwa OJK Kediri aktif dalam melakukan kordinasi dengan tim kerja Satuan Tugas Waspada Investasi. Hal ini terkait dengan informasi yang diterima dari masyarakat mengenai produk investasi dalam bentuk deposito dari lembaga yang menawarkan suku bunga tidak wajar.

“Dalam menanggapi informasi atau pengaduan investasi yang dinilai berisiko atau meragukan, OJK Kediri berkoordinasi dengan instansi di daerah yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementrian Agama, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dan unsur pemangku kepentingan lainnya,” lanjut Bambang.

OJK Kediri memberikan himbauan kepada seluruh lembaga jasa keuangan agar berhati-hati dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan dengan cara memastikan bahwa kredit atau pembiayaan yang dicairkan kepada debitur memang digunakan sesuai dengan tujuan awal dan tidak digunakan untuk tindakan investasi yang bersifat spekulatif.

Dengan semakin berkembangnya media sosial, maka arus informasi akan semakin cepat sehingga OJK Kediri bersama Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Kota Kediri akan meningkatkan koordinasi sehingga laporan atau informasi atas kegiatan investasi yang diduga tidak berizin atau berpotensi merugikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Mengakhiri materi dalam acara Media Update, Bambang juga mengimbau agar masyarakat cermat dalam menggunakan jasa pinjam meminjam uang melalui media elektronik atau fintech peer to peer lending.

“OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech peer to peer lending (fintech) yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Jumlah penyelenggara fintech yang sudah terdaftar/berizin dari OJK per 1 Februari 2019 sebanyak 99 penyelenggara,” tutupnya. [nng/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar