Ekbis

OJK Kediri ‘Suntikan’ Ilmu Literasi dan Inklusi Keuangan pada Jurnalis

Kediri (beritajatim.com) — OJK Kediri akan melakukan sejumlah langkah strategis mengenalkan produk jasa keuangan kepada masyarakat, untuk meningkatkan literasi dan iklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan data tingkat inklusi terakhir yang hanya 60% penduduk dewasa memiliki rekening bank.

“Salah satu sasaran strategis dari OJK secara nasional yaitu meningkatkan iklusi keuangan masyarakat menjadi 75% pada tahun 2019”, ujar Bambang Supriyanto dalam Media Gatering yang diselenggarakan di Surabaya, 27- 28 April 2019.

Strategi OJK dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan antara lain, mempermudah akses pedagang-pedagang di pasar kepada lembaga jasa keuangan, bekerja sama dengan industri jasa keuangan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, serta yang tidak kalah penting adalah inisiasi kerja sama dengan pemerintah daerah bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Sejak awal tahun sampai dengan bulan Maret 2019, OJK Kediri telah melakukan 12 (dua belas) kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan peserta mencapai 2.100 orang yang terdiri dari berbagai kalangan antara lain siswa, guru, UMKM, Perangkat Daerah, dan masyarakat umum”, imbuh Bambang Supriyanto.

Dalam setiap pertemuan dan diskusi dengan awak media, OJK Kediri kembali menyampaikan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam bertransaksi keuangan di dunia daring (online).

Saat ini kurang lebih 90% transaksi keuangan di perbankan dilakukan lewat digital dan masyarakat yang menabung lewat customer service itu cuma 3%. Kenyataan tersebut menunjukkan kini peran dunia digital dalam industri keuangan meningkat tajam.

Seiring dengan hal tersebut, Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto menekankan pentingnya peran media dalam mendukung kegiatan OJK Kediri salah satunya adalah kewaspadaan atau awareness dalam bertransaksi secara daring.

Sampai Maret 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi telah menghentikan 168 fintech ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. “Per 8 April 2019, terdapat 105 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berizin dan terdaftar di OJK. Kami menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan transaksi dengan perusahaan fintech online memastikan bahwa perusahaan tersebut memang terdaftar di OJK,” himbau Bambang Supriyanto.

Selanjutnya, Kepala OJK Kediri juga menyampaikan penerapan kehati-hatian juga harus ditingkatkan terhadap penawaran investasi yang diduga yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi, edukasi dan koordinasi agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

“OJK Kediri bersama dengan aparatur pemerintahan di daerah yang tergabung dalam tim kerja waspada investasi, terbuka dalam menerima informasi apabila terdapat lembaga yang menawarkan investasi
ilegal,” kata Bambang Supriyanto.

Satgas Waspada Investasi sampai dengan Maret 2019 telah menghentikan kegiatan 47 entitas yang diduga merupakan investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Di Kota Kediri terdapat 31.383 Usaha Kecil Menengah yang aktif dan 5.036 Usaha Mikro Kecil yang tersebar di sejumlah pasar di Kota Kediri.

Selain itu, di Kota Kediri juga memiliki basis Pondok Pesantren serta komunitas keagamaan yang memiliki anggota cukup besar. Potensi Pondok Pesantren tersebut tentunya juga sangat bisa dikembangkan menjadi lembaga keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan akses keuangan syariah dan kemajuan ekonomi syariah khususnya di Kota Kediri.

Pada tanggal 25 Maret 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri Tahun 2019. Rapat koordinasi dimaksud membahas usulan program kerja Tim TPAKD Kota Kediri Tahun 2019 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder terkait.

Adapun 3 (tiga) program kerja utama TPAKD Kota Kediri Tahun 2019 yaitu Penyusunan Kajian Potensi dan Akses Keuangan Daerah (KPAKD), Bussiness Matching dan Program Tematik – Kredit Melawan Rentenir. Program TPAKD dimaksud diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan akses layanan keuangan masyarakat dan UMKM terhadap produk dan layanan perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal.

Layanan Konsumen Jumlah pengaduan konsumen yang diterima oleh KOJK Kediri sampai dengan 31 Maret 2019 adalah sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam) pengaduan. Pengaduan dimaksud disampaikan baik melalui media surat maupun secara langsung. Pengaduan yang diterima melalui surat sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) pengaduan dan secara langsung sebanyak 215 (dua ratus lima belas) pengaduan.

Sampai dengan 31 Maret 2019 tercatat sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) pengaduan permasalahan perbankan, diikuti dengan permasalahan pembiayaan dan lain – lain masing – masing sebanyak 65 (enam puluh lima) dan 54 (lima puluh empat) pengaduan. Belum ada pengaduan terkait fintech yang telah terdaftar dan berizin disampaikan kepada OJK Kediri. [nng/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar