Ekbis

Menggenjot Pendirian Insdustri Tekstil di Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Upah buruh yang mahal hingga impor bahan baku tekstil yang terus meningkat menjadi tantangan baru bagi kepengurusan DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Jawa Timur.

Para pengurusnya adalah alumni perguruan tinggi tekstil di seluruh Indonesia yang berada di Jawa Timur. Selain beraktivitas di 37 perusahaan tekstil di Jatim, juga di bidang pendidikan, bisnis dan kemasyarakatan. Acara pelantikan dan pengukuhan itu dilaksanakan Selasa (15/10/2019) di Gedung Balai Diklat Industri Jatim di Jalan Gayung Kebunsari Dalam 12 Surabaya oleh Ketua DPP Ikatsi, Ir.Suharno Rusdi.

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak berharap ke depan lebih banyak lagi pengusaha tekstil yang melakukan investasi di Jatim. Karena dibanding Jabar (Jawa barat), Jatim kalah jauh. Jabar memiliki 600 lebih perusahaan tekstil.

Kebangkitan Ikatsi saat ini, di antaranya, membahas masalah kecenderungan menyusutnya jumlah perusahaan tekstil di Indonesia. Sebagaimana diketahui dunia pertekstilan di Indonesia, termasuk Jawa Timur booming dan berkembang pesat sejak 1980-an.

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor TPT dari Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. “Di Jawa Timur, dulu perusahaan tekstil yang pernah mencapai jumlah 200-an pabrik, sekarang menyusut tajam. Penyusutan jumlah perusahaan itu di antaranya akibat makin tuanya mesin-mesin tekstil dan kurangnya peremajaan,” beber Haryono, Ketua Ikatsi DPW Jatim.

Dikatakan, pada akhir-akhir ini persaingan dengan produsen negara lain semakin ketat, salah satu penyebabnya adalah akibat pasar bebas global. Di samping itu, produsen dalam negeri menghadapi tantangan yang cukup berat dengan melimpahnya ekspor barang TPT dari luar negeri, terutama dari China.

Persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan China juga berdampak terhadap produksi, pemasaran dan bisnis TPT di Indonesia.

Menghadapi tantangan itu, maka Ikatsi, pada Kongres ke-8, yakni 8 Maret 2019 lalu menyampaikan rekomendasi, selain ke berbagai perguruan tinggi tekstil dan perusahaan tekstil dalam negeri, juga kepada Pemerintah.

Kepada pemerintah melalui beberapa kementerian terkait. Diharapkan untuk memperbaiki struktur industri tekstil guna mengantisipasi pasar yang VUCA (Volatile Uncertainty Complex Ambigu) membentuk katahanan industri tekstil nasional melalui kemandirian bahan baku tekstil yang dapat diproduksi di Indonesia.

“Selain itu, juga diharapkan pengendalian impor TPT yang lebih selektif untuk mempertahankan keberadaan industri dalam negeri, yakni mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Undang-undang tentang ‘ketahanan sandang’ dan ‘kemandirian sandang’. Dalam hal ini, Ikatsi siap untuk memberikan masukan,” tandasnya.[rea/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar