Ekbis

Kahyangan Belum Bisa Sumbang APBD Jember

Jember (beritajatim.com) – Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah badan usaha milik daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum bisa memberi masukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi perusahaan masih belum memungkinkan.

Namun Direktur Utama PD Perkebunan Hariyanto menolak jika perusahaannya dikatakan merugi. “Indikatornya, selama perusahaan ini masih bisa berjalan, berarti untung. Ukurannya bukan PAD saja, tapi bagaimana permasalahan ini,” katanya.

PD Perkebunan bisa saja membayar PAD. Namun konsekuensinya, ada sekian karyawan yang harus diputus hubungan kerja. Ini yang ditolak Hariyanto. Ia tak ingin memangkas jumlah karyawan. Karyawan harus dianggap investasi.

“Pendapatan PDP impas. Sebenarnya PDP ‘untung’. Idealnya, sebuah perusahaan harus seribu atau kurang dari seribu tenaga kerja. Tapi kenyataannya kami memekerjakan sekitar 2.700 orang. Ini lagu lama, karena peraturan daerahnya, kami punya fungsi sosial dan profit. Kami tidak mungkin melakukan efisiensi tenaga kerja agar profit naik. Tapi dari situ bisa dilihat, bahwa (kelebihan) 1.700 orang tenaga kerja adalah keuntungan secara sosial, walau secara materi tidak ada,” kata Hariyanto.

Hariyanto tak bisa memastikan kapan akan memberikan sumbangan ke PAD selama jumlah karyawan masih berlebihan. Ini karena beban perusahaan untuk membayar upah minimum kerja dan asuransi naik. Operasional untuk karyawan menghabiskan 70-80 persen biaya PDP.

“Kalau kami hanya mengandalkan kopi dan karet, tak akan bisa hidup. Selain itu, kami punya pola pembelian kayu-kayuan seperti sengon dan sebagainya untuk menutup cash flow,” kata Hariyanto.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengkritik kinerja manajemen PD Perkebunan. “Kami sebenarnya berharap dengan pergantian manajemen, dari Bapak Sujatmiko ke Bapak Hariyanto. Ada janji saat hearing awal dengan kami bahwa dalam waktu dua tahun sudah setor PAD. Tapi ternyata saat ini juga tidak dapat setor PAD,” katanya.

“Kami berharap PDP bisa mengembangkan diri sendiri dengan modal yang ada, seefektif dan seefisien mungkin untuk pengelolaan PDP. Walau kita tahu operasional terbesar di PD Perkebunan adalah pada tenaga kerja. Ini karena PDP tak murni bisnis, tapi ada aspek sosial,” kata Nur Hasan.

DPRD Jember mendorong PD Perkebunan memanfaatkan lahan yang ada dan meregenerasi pohon-pohon tua. “Memang ini perlu waktu lama dan modal besar. Ini mungkin permasalahan yang dihadapi PDP. Tapi masyarakat luas dan kami memandang bahwa keberhasilan PD Perkebunan hanya satu poin, ketika bisa menyetor PAD,” kata Nur Hasan. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar