Ekbis

Investasi PT Lotte Grosir Indonesia di Kabupaten Malang Terhambat Perda

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang belum memberi izin terhadap rencana investasi yang dilakukan PT Lotte Grosir Indonesia (LGI) di wilayahnya. Meski, LGI berniat mengucurkan investasi hingga mencapai Rp 300 miliar.

Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten Malang menilai rencana investasi PT Lotte Grosir Indonesia bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengacu pada Perda itulah, akhirnya Pemkab Malang tidak menerbitkan izin untuk PT Lotte Grosir Indonesia.

Pihak Lotte Grosir Indonesia saat ini sudah mengurus izin sesuai prosedur yang berlaku. Pengurusan izin, sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu.

Pada Agustus 2018, Lotte Grosir Indonesia telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Fungsi NIB adalah pengganti semua surat izin usaha terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha.

Namun nyatanya, modal NIB itu tidak cukup bagi Lotte Grosir Indonesia yang berencana berinvestasi di Kabupaten Malang.

Pada September 2018, Lotte Grosir Indonesia mendapat izin pemanfaatan ruang (IPR) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Kemudian, pada 14 Maret 2019, sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan Lotte Grosir Indonesia. Atas rencana pembangunan Lotte Grosir Indonesia di Jalan Raya Mondoroko, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, masyarakat setuju dan tidak ada keberatan.

Selanjutnya pada 22 Maret, Lotte Grosir Indonesia mengajukan keterangan domisili melalui online simple sub mission (OSS) dan telah disetujui. Keterangan domisili itu diterbitkan oleh pihak Kelurahan Banjararum.

Di bulan yang sama, Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga menerbitkan pertimbangan teknis bagi Lotte Grosir Indonesia. Sehingga tanggal 29 Maret, Lotte Grosir Indonesia kemudian mengajukan UKL/UPL, mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Memasuki 9 April, Lotte Grosir Indonesia berlanjut mengajukan izin lokasi ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Malang. Di situ disebutkan, jika selama tiga hari tidak ada penolakan, maka izin lokasi tersebut diterima.

Benar saja, selama 14 hari menunggu, Lotte Grosir Indonesia tidak mendapatkan keterangan penolakan. Hingga pada 29 April, DPKPCK menerbitkan keterangan rencana kabupaten.

Pada 8 Mei, Lotte Grosir Indonesia mengurus analisis dampak lingkungan (AMDAL) Lalin ke Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Dirjen Perhubungan Darat menyetujui AMDAL tersebut.

Masalah muncul di saat-saat terakhir. Pada 14 Mei, DPMTSP mengembalikan berkas Lotte Grosir Indonesia dan menyatakan bahwa izin tidak dapat diproses.

“Terus pak Subur (Kepala DPMTSP Kabupaten Malang, red) gak ada keputusan sampai sekarang,” kata Kuasa PT Lotte Grosir Indonesia, Punto Wijoyo, saat ditemui Rabu (27/11/2019).

Punto pun mengaku kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Terlebih lagi, rencana pemerintah pusat untuk menarik sebanyak-banyaknya investor tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Lelah sekali kami ini. Tujuh kali sudah ketemu pak Sanusi (Bupati Malang, red). Diminta untuk sabar terus,” tegasnya.

Sebagai informasi, PT Lotte Grosir Indonesia termasuk penanam modal asing yang berasal dari Korea Selatan. Di seluruh Indonesia, mereka sudah memiliki 31 gerai.

Menanggapi persoalan ini, Bupati Malang HM.Sanusi angkat bicara. Menurut Sanusi, Pemerintah Kabupaten Malang belum merestui Lotte Grosir membuka gerai di wilayahnya lantaran berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

“Kan Perda-nya seperti itu kita ndak bisa. Kalau pemodal asing kan kita tidak boleh. Kecuali itu nanti Perda-nya sudah diubah. Saya kan gak boleh melampaui Perda. Jadi kalau Perda boleh, ya boleh. Tapi di Perda kan sudah tercantum seperti itu, saya tidak boleh melanggar Perda,” papar Sanusi.

Meskipun investasi yang ditanamkan Lotte Grosir nilainya sangat besar mencapai Rp 300 miliar, Sanusi tidak ingin bertabrakan dengan aturan yang sudah berlaku.

“Walaupun investasi besar, melanggar aturan saya gak mau. Karena di belakangnya ada masalah. Makanya nanti kita lihat dulu nanti aturannya. Selama apapun yang melanggar, saya gak mau, kita harus kedepankan aturan,” tegasnya.

Lebih jauh, Sanusi menuturkan, kalaupun nantinya ada perubahan peraturan, baru pihaknya akan membicarakan lebih lanjut soal rencana investasi Lotte Grosir tersebut.

“Ya, pokoknya sesuai aturan, nanti gak apa-apa. Kalau tidak sesuai aturan, kita tidak bisa berbuat lain selain mengikuti aturan yang ada,” Sanusi mengakhiri. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar