Ekbis

Insentif Pajak Kolaboratif Bisa Jadi Solusi Ritel Vs Toko Kelontong

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada pengusaha ritel yang bisa bekerjasama dengam toko kelontong atau toko tradisional.

Wakil Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Charles Meikyansyah menyarankan ini, setelah melihat banyaknya ritel berjaringan dengan lokasi berdekatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. “Situasi yang demikian jelas tidak menguntungkan bagi penggerak ekonomi kerakyatan,” katanya.

Charles mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan potensi ekonomi kerakyatan. “Tahun 2018 misalnya, kontribusi UMKM terhadap total investasi pada semester I 2018 Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 74,36 persen,” katanya.

Charles mengatakan, perlu ada tindakan afirmatif berlandaskan kolaborasi toko ritel modern dengan pelaku usaha kerakyatan. “Misalnya pemberian kewajiban insentif bagi warga sekitar lokasi toko ritel modern yang mendirikan usaha di pelataran toko tersebur sebagai kompensasi,” kata pria yang juga calon legislator Nasdem untuk DPR RI di Daerah Pemilihan Jember-Lumajang ini.

Pemerintah bisa memberikan insentif pajak kepada toko ritel modern yang memberikan tempat untuk pelaku ekonomi kerakyatan di lingkungan sekitarnya. “Pemerintah memberikan keringanan pajak bagi toko ritel modern,” kata Charles.

Selain itu, perlu ada pembenahan dalam perlindungan sistem hak kepemilikan kepada para pelaku ekonomi kerakyatan. “Permasalahan serius yang dihadapi pada pelaku ekonomi kerakyatan adalah akses permodalan. Para pelaku ekonomi kerakyatan mengalami kesulitan mengakses permodalan dari perbankan karena tidak memiliki atau tercatatnya hak kepemilikan dengan cukup baik,” kaya Charles.

Charles merujuk pada pendapat Hernando de Soto dalam buku The Mystery of Capital. “Ini adalah situasi dead capital. Kepemilikan aset tidak memiliki nilai. Para pelaku ekonomi kerakyatan memiliki aset berupa rumah, kendaraan bermotor sampai transaksi bisnis yang tidak tercatat dengan cukup baik, sehingga mengalami kesulitan ketika mengakses perbankan. Padahal apabila semua akuntabel, para pelaku ekonomi kerakyatan dapat dengan mudah mengakses permodalan,” kata alumnus FISIP Universitas Jember ini.

Pemerintah perlu mengintervensi secara regulasi agar pelaku ekonomi kerakyatan tidak kesulitan mencatatkan hak kepemilikan. “Pengurusan pendirian usaha yang tidak berbelit-belit misalnya,” kata Charles.

“Selain itu perlu intervensi teknologi agar transaksi para pelaku ekonomi kerakyatan juga sangat penting. Selama ini transaksi hanya berjalan secara tunai sehingga tidak terekam dengan cukup baik. Padahal ketika para pelaku memiliki catatan transaksi harian maka akan dengan mudah mengakses permodalan,” kata Charles. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar