Ekbis

Ini Tips Menghindari Penipuan Pembelian Properti Berlabel Syariah

Surabaya (beritajatim.com)–Ketua DPD Realestat (REI) Jawa Timur Komisariat Madura, Supandi Syahrul, mengingatkan kepada calon pembeli properti untuk berhati-hati dan selektif dalam melakukan pembelian properti.

Kenapa? “Sebab, belakangan ini banyak kegiatan yang menggunakan istilah properti syariah semakin marak. Mulai dari forum pertemuan komunitas, pelatihan, arisan-arisan, hingga launching produk properti berupa perumahan. Semua itu bermuara pada pengumpulan uang dari masyarakat oleh sekelompok orang tertentu. Pengumpulan uang tersebut bisa merupakan pembelian rumah ataupun investasi untuk pengadaan proyek perumahan,” katanya kepada beritajatim.com, Sabtu (25/1/2020).

Barang yang dimaksud dalam istilah properti syariah, tentu adalah rumah dalam proyek perumahan. Karena itu, tambahnya, properti memiliki daya tarik tersendiri untuk diberi label syariah. Padahal, sesungguhnya properti syariah itu tidak ada. Proyek perumahan syariah juga tak ada. “Yang ada adalah properti yang jual-belinya atau pembiayaannya menggunakan akad syariah. Itu saja,” katanya mengingatkan.

Mengapa banyak orang (konsumen) tertipu membeli rumah-rumah bodong yang disebut properti syariah? Atau mengapa para penipu dapat melakukan aksinya dengan menggunakan istilah properti syariah? Supandi mengutarakan, dalam konteks ini ada beberapa sebab.

Pertama, karena konsumen tidak paham bahwa properti syariah itu tidak ada. Oleh konsumen, properti syariah yang hakikatnya tidak ada itu dianggap sebagai properti halal, seperti halnya produk-produk makanan yang mendapat sertifikat (stiker) halal  dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dengan begitu, mereka berkhayal bisa tinggal di rumah yang suci dan diridhoi Allah SWT. Padahal, kesyariahan properti ini sesungguhnya terletak pada akad jual-belinya, bukan terletak pada barang (rumah) yang diperjualbelikan,” katanya.

“Orang bisa saja menjual atau membeli pabrik, gudang, ruko, atau tambak dengan menggunakan akad-akad syariah, tapi barang-barang itu tidak lantas disebut sebagai pabrik syariah, gudang syariah, ruko syariah, atau tambak syariah,” tukasnya.

Kedua, menurut Syahrul, karena konsumen tidak memahami atau tidak memiliki akses untuk mengatahui secara mendetail tentang legalitas dan perizinan perusahaan yang sedang menawarkan rumah yang mereka sebut sebagai properti syariah. Jika konsumen dapat mengetahui legalitas dan perizinan perusahaan atau kelompok yang menawarkan properti syariah, mereka tidak mudah tertipu.

Sebagai contoh, jelas Syahrul, jika mengetahui perusahaan/developer belum memiliki IMB, tentu konsumen tidak membeli rumah kepada developer tersebut. Jika mengetahui developer belum memiliki lahan (yang dibuktikan dengan sertifikat atas nama perusahaan), konsumen tidak akan membeli rumah yang ditawarkan. Mau embel-embel syariah atau apapun, kalau konsumen mengetahui legalitasnya cacat, mereka tidak akan membeli rumah yang ditawarkan.

“Oleh karena itu, kelompok-kelompok penjual properti syariah ini berusaha menutupi legalitas perusahaan dan perizinan proyeknya dari pengetahuan calon-calon konsumennya. Yang biasanya mereka tutupi adalah legalitas kepemilikan tanahnya,” tegasnya.

Syahrul mengutarakan, salah satu ciri kelompok yang melakukan penipuan berkedok syariah adalah mencegah konsumennya dari kredit kepemilikan rumah (KPR) dari perbankan  syariah. Mereka mengelabui konsumennya dengan menyatakan bahwa kredit dari bank-bank syariah itu tetap mengandung riba dan karenanya haram. Mereka mencegah konsumen mengajukan kredit ke bank syariah dengan mempromosikan diri antiriba, tanpa sita, tanpa denda, dan lainnya.

Menghindarkan konsumen dari jasa perbankan syariah sebenarnya hanya modus untuk menutupi penyimpangan pihak perusahaan. Tentang riba, denda, dan lainnya, itu hanya alasan agar konsumen  tidak menggunakan KPR dari bank syariah. Kalau kalau mereka melayani konsumen yang menggunakan KPR bank syariah, maka mereka pasti diwajibkan memiliki semua persyaratan. Mereka tidak akan bisa mengelabui perbankan seperti mereka mengelabui calon konsumennya.

“Sebab, pihak bank pasti meminta sertifikat yang sudah dipecah per bidang/kavling dan juga harus atas nama perusahaan, bukan perorangan. Pihak bank juga pasti meminta developer melampirkan izin proyek, seperti izin site plan, IMB, izin peruntukkan lahan, dan lainnya. Persyaratan dari perbankan itu bukan untuk kepentingan perbankan semata, tapi sebenarnya juga untuk melindungi kepentingan konsumen. Persyaratan itulah yang dihindari kelompok yang menyebut dirinya sebagai developer syariah,” tandas Syahrul. [air/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar