Ekbis

Disparitas Harga, Program Tol Laut Belum Maksimal, Ini Penyebnya

Surabaya – Ada ketimpangan harga pengiriman antara pelayaran dengan Ekspedisi.

Tingginya biaya logistik menjadi faktor utama mahalnya harga komoditas barang-barang, terutama yang berada di wilayah luar Jawa. Papua misalnya.

Meski pemerintah sudah meluncurkan program Tol Laut, namun hasilnya masih belum terlihat meski sudah menginjak tahun ketiga sejak diluncurkan tahun 2016 lalu.

Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara yang dikeluarkan oleh pelayaran dengan ekspedisi.

Tidak adanya transparansi tarif membuat masyarakat pengguna dihadapkan pada keterbatasan dalam memilih, terutama alternatif pilihan yang lebih ekonomis dalam pengiriman barang.

“Untuk muatan dengan Tol Laut sudah habis, tidak ada kuota,” cetus salah seorang petugas customer service di perusahaan pelayaran di Perak Timur yang menjadi mitra pengiriman Tol Laut.

“Tapi kalau mau coba, silahkan menghubungi ekspedisi,” ujarnya mencoba memberikan solusi.

Dari hasil penelusuran tim di lapangan beberapa waktu yang lalu, terdapat beberapa fakta yang cukup kontradiktif, khususnya antara tarif yang dirilis oleh perusahaan pelayaran dengan ekspedisi.

Diantaranya biaya pengiriman ke Wasior atau Agats di Papua misalnya.

Tarif resmi yang dipatok perusahaan pelayaran berkisar 7-8 jutaan. Sementara untuk tarif Tol Laut seharusnya jauh lebih murah lagi, yaitu sekitar 3-4 jutaan dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah.

Namun kondisi di lapangan menunjukkan hal yang sangat bertolak belakang. Dimana tarif biaya yang diinformasikan oleh pihak ekspedisi berkisar antara Rp 12 – 18 jutaan.

Bahkan dikonfirmasi dari beberapa ekspedisi lokal yang diketahui dari internet, tarif yang ditawarkan lebih besar lagi. Misal untuk rute Agats dan Wasior, berkisar diatas 20 jutaan.

Dan ketika kami mencoba menelusuri kantor ekspedisi di kawasan Demak yang mempunyai rute tersebut, dijelaskan oleh salah seorang pegawainya, bahwa harga yang ditetapkan dihitung per kilo, atau secara total mencapai Rp 12-15 jutaan per kontainernya.

Namun untuk kontainer yang dipakai tidak bisa dipastikan apakah menggunakan Tol Laut atau tidak.

Sebenarnya ada syarat yang dipenuhi untuk bisa menggunakan jasa pengiriman melalui Tol Laut, diantaranya surat rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tujuan.

Jika tidak maka muatan akan dialihkan ke pengiriman reguler (non Tol laut).

Ketua ALFI Jawa Timur, Hengky Pratoko mengatakan  sebenarnya konsep tol laut sangat bagus, dimana pelaku logistik menjadi jembatan pemilik barangnya atau pengusaha.

“Sementara dari sisi pemilik barang, mereka ada pilihan yang bagus, ” katanya.

Namun dengan berjalan nya waktu, konsep tersebut tidak berjalan karena menemui berbagai kendala di lapangan, baik Tol Laut yang di laksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini PT Pelni ataupun yang di laksanakan oleh perusahaan kapal swasta.

Ditambahkan pula saat ini tidak adanya transparansi pemilik kapal, bebebapa slot atau space yang tersedia dan kapan closing time yang di tetapkan.

“Harus nya ada information center yang bisa di askes oleh siapapun, mulai dari tempat yang tersedia berapa dan barang harus sudah masuk kapan,”pungkas Hengky.(ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar