Ekbis

Data Jumlah Perusahaan di Disnakertrans dan BPJS Jember ‘Njomplang’

Jember (beritajatim.com) – Ada perbedaan signifikan antara data jumlah perusahaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Berdasarkan data Disnakertrans Jember, jumlah perusahaan di Jember adalah 878 perusahaan. Sementara data BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan ada 5.549 perusahaan di Jember yang ikut serta dalam program asuransi jaminan keselamatan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang ikut program BPJS sebanyak 81.087 orang penerima upah dan 11.084 adalah peserta mandiri.

“Ini menarik. Kok njomplang sekali? Ke mana saja Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja selama ini? Seandainya data Kepala Disnakertrans Jember serunut data BPJS Tenaga Kerja, saya yakin pelaksanaan UMK bisa maksimal,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, dalam rapat kerja mengenai UMK di ruang komisi, Senin (11/2/2019).

UMK yang diawasi Disnakertrans dan asuransi tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sama-sama menjadi hak pekerja dan membutuhkan data perusahaan yang beroperasi di Jember. “(Namun) kerja BPJS Tenaga Kerja tak linier dengan Dinas Tenaga Kerja. Ini njomplangnya tidak karu-karuan. Selama ini Dinas Tenaga Kerja saya uber data soal perusahaan mana yang melaksanakan UMK dan tidak, selama ini mbulet, janji dan tidak terpenuhi,” kata Nur Hasan.

Nur Hasan memuji Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Endah Aprilistyani. “Kalau begini bisa-bisa Bu Endah saya rekom jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja ke bupati,” katanya.

Nur Hasan berharap kinerja Disnakertrans Jember lebih optimal. “Selama ini yang termonev (termonitor dan terevaluasi) hanya 74 perusahaan selama setahun dari 206 perusahaan besar. BPJS bisa keluyuran ke mana-mana sehingga terkumpul data 5.549 perusahaan peserta. Mungkin terbantu oleh pengurusan perizinan. Sekarang kalau mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) harus ada data karyawan yang ikut BPJS Tenaga Kerja,” katanya.

Nur Hasan mengkritik Disnakertrans Jember. “Apa lebih berpihak kepada perusahaan daripada kaum buruh? Tolong persepsi seperti itu diubah. Kalau perusahaan tak mampu melaksanakan UMK, ya secara jantan mengajukan penangguhan.”

Kepala Disnakertrans Jember Bambang Edi bersikukuh jika data yang dimilikinya tak keliru. “Kalau yang dirilis BPJS Tenaga Kerja bukan hanya perusahaan, tapi termasuk koperasi di Jember maupun di Lumajang dan Bondowoso. Ini karena wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan adalah Jember, Lumajang, dan Bondowoso. Ini termasuk yayasan di Jember, Lumajang, Bondowoso masuk dalam wilayah BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Bambang mengatakan, pihaknya hanya membina perusahaan agar melaksanakan UMK. “Kalau menghitung siapa yang tidak melaksanakan UMK dan siapa yang membandel, itu tugas dan fungsi pengawasan Disnakertrans Jawa Timir,” katanya.

Namun Endah membantah pernyataan Edi. Menurutnya, data 5.549 perusahaan yang dimilikinya hanya di Jember dan tak termasuk Lumajang dan Bondowoso. “Kalau (Komisi D) butuh data, kami akan print-kan,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar