Ekbis

Cukai Rokok Palsu, Perangkat Desa Dilibatkan untuk Mengawasi

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, menggelar sosialisasi ketentuan bidang cukai di salah satu rumah makan di Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (19/11/2019) siang.

Peserta sosialisasi berasal dari ratusan aparat kecamatan dan perangkat desa di wilayah Kepanjen dan sekitarnya. Materi yang disampaikan seputar ketentuan cukai.

“Pemerintah Kabupaten Malang ikut berperan aktif memberantas cukai ilegal. Banyak sekali terutama rokok produksi dan peredaran yang masih ilegal dan itu merugikan negara,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono usai memberi sambutan kepada para peserta sosialisasi.

Terkait tindakan yang sudah dilakukan, Didik menjelaskan, pihaknya sudah rajin ikut serta berantas peredaran produk tanpa cukai.

Wujudnya, seperti sosialisasi bersama Forkompimda Kabupaten Malang dan bea di sejumlah pasar tradisional daerah.

“Kami kumpulkan perangkat kecamatan harapannya, mereka bisa mengawasi peredaran cukai rokok palsu di wilayahnya. Saya kira mereka sudah mengerti, namun kami mantapkan lagi dengan sosialisasi,” beber Didik.

Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi, Camat Kepanjen, Abai Saleh mengaku pihaknya sudah lama membentuk tim monitoring rokok ilegal di wilayahnya. Meski tim tersebut sudah bekerja, Abai Saleh menuturkan belum menemukan adanya perusahaan rokok ilegal di wilayahnya.

“Kami sudah buat tim di sektor kecamatan, kemudian kami pantau di setiap desa. Apabila ada home industri rokok akan pendekatan agar mengurus prosedur. Belum ada temuan hingga kini. Tim ini sudah bekerja sejak lama,” kata Abai.

Di sisi lain, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Surjaningsih membeberkan, pihaknya memang rutin melakukan tindakan preventif tentang ketentuan cukai di Malang Raya. Secara regulasi cukai diatur dalam UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai.

“Filosofi dasar pengenaan cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif. Sehingga pemakaiannya perlu pembebanan negara,” ungkap Surjaningsih.

Surjaningsih menegaskan, ada sanksi pidana apabila ada rokok yang dilekati pita cukai palsu atau dipalsukan pada kemasan rokok.

“Sesuai pasal 55 huruf b UU No 39 tahun 2007, sanksi pidana paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 20 puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” tegas Surjaningsih.

Dari segi penindakan, tambah Surjaningsih, pada tahun 2019, hingga bulan September 2019, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, telah melakukan 191 penindakan di Malang Raya.

“Rinciannya, 136 penindakan di bidang pabean dan 55 penindakan di bidang cukai. Kerugian negara ditafsir mencapai Rp 4.231.352.634,” pungkas Surjaningsih. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar