Ekbis

Anggaran Rp 25 M Irigasi Tersier Dialihkan, Dewan: Kasihan Petani Jember

Jember (beritajatim.com) – Sektor pertanian disoroti DPRD Jember, Jawa Timur, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Salah satu yang dipertanyakan adalah pengalihan anggaran untuk irigasi tersier sebesar Rp 25 miliar ke sektor pemeliharaan jalan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Jember Yessiana Arrifah mengatakan, pengalihan tersebut dilakukan karena realisasi anggaran irigasi tersier terbentur aturan. “Karena harus hibah. Hibah ini harus ada proposalnya dan kemarin saya cek tidak ada proposalnya,” katanya, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Jember dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, di gedung parlemen, Rabu (31/7/2019).

Dalih yang dikemukakan Pemerintah Kabupaten Jember ini dipertanyaan Badan Anggaran DPRD. “Kalau seperti ini terus, kasihan masyarakat. Irigasi tersier ini penting untuk lumbung padi. Sawah di Jember ini 85 ribu hektare. Kita ini lumbung padi. Bagaimana pemerintah daerah ngomong menjamin pertanian, kalau di sisi lain anggaran Rp 25 miliar tidak dilaksanakan dengan baik. Ini kan kontradiktif,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi.

Dalam setiap paparan penganggaran, Pemkab Jember selalu menyampaikan masih besarnya peran sektor pertanian dalam produk domestik regional bruto (PDRB). “Namun Pemkab Jember tidak memberikan yang terbaik untuk petani,” kata Ayub.

Ayub menilai tugas untuk mengatasi persoalan hambatan aturan merupakan tanggungjawab Pemkab Jember. “Bagaimana nasib petani kalau seperti ini? Apalagi sekarang musim kemarau. Rp 25 miliar tidak dirasakan kalau ini digeser ke (perawatan) jalan,” katanya.

Pemkab Jember seharusnya sejak awal sudah menyampaikan dan memberikan sosialisasi kepada petani, jika memang anggaran hibah irigasi tersier membutuhkan proposal. Persoalan ini terjadi tidak sekali saja. “Kemarin Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan hibah kepada kelompok pertanian di Jember. Tidak terealisasi karena tidak tertandatangani oleh pemerintah daerah,” kata Ayub.

Yessiana mengatakan, pihaknya mengevaluasi jaringan irigasi mulai dari hulu, dari penyadap, dam, saluran primer, dan tersier. “Kami melihat masalahnya ada di dam. Jadi alokasi kami tahun ini fokus di dam. Kalau misalnya kami fouskan ke tersier, nanti debitnya (debit air, red) tidak mencukupi, sedangkan masalahnya di dam. Jadi tahun ini kami fokus membenahi dam,” katanya.

“Kalau dam sudah dibenahi, tahun ini kami juga melakukan verifikasi Hippa (Himpunan Petani Pemakai Air), karena untuk penganggarannya kan harus hibah. Karena terbentur kewenangan, setelah kami verifikasi, kami persilakan untuk mengajukan proposal untuk kami anggarkan pada tahun berikutnya untuk saluran irigasi tersiernya,” kata Yessiana.

Ayub menilai inilah kelemahan Pemerintah Kabupaten Jember. “Tidak ditata secara baik sejak penganggaran,” katanya.

“Kalau seumpamanya sistem penganggarannya Pemkab benar sejak awal, Rp 25 miliar ini otomatis kan terlaksana bareng. Ada yang dam diperbaiki, tersier diperbaiki, begitu tahun 2019 selesai, menikmati semua. Kalau sekarang kan tidak: dam diperbaiki, tahun depan baru tersier. Tertunda lagi kenikmatan masyarakat pertanian terkait air,” kata Ayub.

Dengan alasan yang dikemukakan seperti itu, Ayub menilai, Yessiana ‘menyalahkan’ pejabat dinas yang sebelumnya. Yessiana pun membenarkan pernyataan Ayub ini. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar