Ekbis

Pemkab Anggarkan Rp 150 Miliar

Warga Miskin Bojonegoro Dibiayai Jadi Peserta BPJS

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Hernowo

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) menganggarkan Rp 150 miliar untuk menanggung iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Hernowo mengatakan, jumlah anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk warga miskin yang sudah tercover BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) melalui APBD.

“Data tahun 2018 ada sekitar 95.000 penerima BPJS PBI yang melalui APBD. Setiap tahun ada verifikasi jumlah kepesertaan,” ujarnya, Sabtu (9/11/2019).

Pada tahun 2020, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah berharap semua penduduk miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS akan dimasukkan dalam BPJS PBI. “Asalkan mau menjadi peserta BPJS kelas 3 dan memiliki SKTM, maka langsung kita usulkan dalam PBI daerah,” jelasnya.

Menurut Hernowo, saat ini jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS sudah sekitar 75 persen. Jumlah tersebut merupakan peserta baik mandiri, pegawai negeri maupun TNI/Polri.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Mochlasin Afan mengungkapkan, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah memberikan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

“Jika berbicara kebijakan yang berpihak kepada orang miskin salah satunya adalah memberi pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis,” ungkapnya.

Apalagi, kata Ketua Fraksi Demokrat itu, Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat APBD yang tinggi. Sehingga jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga miskin ini harus menjadi program prioritas. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar