Citizen Journalism

Perang baliho bergambar pasangan balon Bupati Ngawi pun kian kentara. Sudah tidak secara sembunyi-sembunyi lagi. Media pengenalan diri itu tidak hanya menjamur di kawasan strategis sudut kota, melainkan juga merambah daerah pelosok.

Meskipun lebih banyak ditemukan di desa-desa. Ini bukan karena tidak ada alasan. Belum terdidiknya masyarakat desa, kantong-kantong suara ada di desa menjadikan para balon ini memasang balihonya di desa. Selain juga dengan alasan sembunyi-sembunyi tadi.

Pantauan secara sekilas, dan ini dibenarkan oleh berita radar madiun, pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar Harsono mendominasi hampir di seluruh kawasan, baik perkotaan maupun pedesaan. Balon lain pun tidak mau kalah, meskipun jumlahnya tidak sebanyak pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar Harsono, terpasang juga baliho yang bergambar Tri Suyono, Maryudhi Wahyono, dan Ratih Sanggarwati yang belum memiliki pasangan.

Siapa yang bertanggung jawab terkait masalah ini? KPUD setempat pun melalui ketuanya Sunarto, mengatakan bahwa maraknya baliho tersebut di luar kewenangan KPUD. Pihaknya sebatas penyelenggara jalannya pesta demokrasi lokal yang rencananya dihelat 12 Mei nanti. Menurutnya, Panwas pilkada yang berhak menangani permasalahan tersebut. Hanya saja lembaga pengawas itu belum terbentuk, masih tahap usulan ke Bawaslu.''Itu bukan ranah kami,menunggu pembentukan panwas pilkada,'' terangnya.

Maraknya baliho pengenalan balon Bupati Ngawi hanyalah snapshot dari pergeseran yang terjadi di masyarakat kita. Jangan terpukau oleh balon-balon yang berseliweran lewat balihonya di pingir-pinggir jalan, karena mereka bukanlah penentu sejarah yang sebenarnya. Kebanyakan mereka seperti wayang yang dimainkan sang dalang di balik layar. Dalang yang akan menentukan kapan saatnya pertunjukkan dimulai dan diakhiri. Dalang pula yang akan menentukan wayang mana saja yang akan ditampilkan setiap episode.

Bahkan dalang itu sendiri sejatinya diarahkan oleh penulis skenario. Sehingga tidak boleh keluar dari pakem yang telah ditentukan. Penulis skenario terlihat lebih berkuasa dari dalang. Tetapi dalam dunia yang serba materialistik ini, sebenarnya produser atau investorlah yang menjadi pemegang kekuasaan sesungguhnya. Tanpa modal awal yang memadai, maka pertunjukkan bisa batal sebelum dimulai.

Pada akhirnya nanti, masyarakat Ngawi lah yang akan menjadi hakim penentu legitimasi kepemimpinan. Untuk proses seleksi sepatutnya melibatkan partisipasi yang genuin dari seluruh kelompok masyarakat. Bukan semata iklan lewat baliho atau media massa lainnya. Bagi kandidat yang mencitrakan diri sebagai pembela nasib petani atau pedagang kecil, misalnya, harus dibuktikan dengan track record : apakah sepanjang kariernya terlihat pemihakan yang jelas terhadap petani gurem dan pedagang informal yang semakin terpinggirkan?

Kandidat lain yang mencitrakan diri anti kemiskinan dan anti korupsi, mesti dicek : apakah seluruh daftar kekayaannya telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Sehingga tidak sepeser pun uang dikantongnya atau sepetak pun tanah yang dikoleksinya berasal dari dana haram, seperti bribery, gratification, embezzlement, atau money laundering.

Penulis adalah Mahasiswa Teknik Perminyakan Institut Tenologi Bandung

http://hidayatus.wordpress.com