Minggu, 22 Oktober 2017

Pemdes Ngampel Tak Perpanjang TKD Blok Sukowati, Ini Alasannya

Selasa, 20 Juni 2017 01:03:23 WIB
Reporter : Tulus Adarrma

Bojonegoro (beritajatim.com) - Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro berencana tidak memperpanjang kontrak sewa lahan tanah kas desa (TKD) yang digunakan sebagai akses menuju lokasi Blok Sukowati PAD B, milik operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

Alasannya, proses perizinan pasar Desa Ngampel yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum keluar. Pihak operator berharap Pemerintah Desa Ngampel bersikap bijaksana dan mengurungkan niat untuk menutup akses menuju Lokasi Sukowati Pad B tersebut.

Menurut Field Administration Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima, jika melihat pada isi surat kepala desa Ngampel yang dilayangkan ke JOB PPEJ pada 15 Juni 2017, permasalahan perijznan pembangunan pasar Desa Ngampel merupakan permasalahan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Sehingga, lanjut Akbar, tidak ada sangkut pautnya dengan perpanjangan sewa lahan Access Road Sukowati Pad B. "Jangan sampai JOB PPEJ terbawa kedalam permasalahan antara Pemerintah Desa Ngampel dan Pemkab Bojonegoro," ujarnya, Senin (19/6/2017).

Sebelumnya pada 15 Juni 2017, masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sepakat untuk tidak memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) yang digunakan sebagai akses masuk menuju sumur minyak Pad B, Lapangan Sukowati, Blok Tuban yang dioperatori JOB-PEJ.

Adapun alasan mereka tidak memperpanjang sewa tanah tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkesan mempersulit pembangunan pasar desa Ngampel. Apabila Pemkab Bojonegoro tidak memberikan izin pembangunan pasar desa, maka pemdes dan masyarakat setempat akan menutup akses jalan menuju Pad B tersebut pada 21 Juni 2017 mendatang sesuai perjanjian sewa.

Terkait sewa lahan Access Road lokasi Sukowati Pad B yang masa sewanya akan berakhir 20 Juni 2017, Akbar menjelaskan bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, dan penggunaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mengenal mekanisme sewa, oleh karena itu harus dilakukan pelepasan hak.

Maka merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012, JOB PPEJ berencana melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa Ngampel untuk melakukan tukar menukar aset desa berupa tanah dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

"Jadi kami berharap kerjasama dari Pemerintah Desa Ngampel agar proses pelaksanaan tukar guling ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak," tambahnya.

Menanggapi permasalahan itu, Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, M Affan mengatakan, Pemkab Bojonegoro tidak pernah mempersulit pembangunan pasar Desa Ngampel. Karena, kata dia, semua harus sesuai dengan ketentuan untuk menghindari masalah hukum ke depannya.

"Saat ini, Pemdes Ngampel harus mengajukan izin penggunaan lahan melalui guna serahnya dan itu belum mereka ajukan. Kalau memang Pemdes ingin mendapatkan izin pembangunan pasar Desa, Pemdes Ngampel harus mengikuti prosedurnya," tukasnya. [lus/suf]

Tag : job ppej

Komentar

?>